Selama ini, banyak daerah terjebak pada pola berpikir bagaimana meningkatkan pajak, padahal yang seharusnya diperbesar terlebih dahulu adalah kapasitas ekonomi masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka kemampuan membayar pajak, retribusi, dan melakukan aktivitas ekonomi juga akan meningkat secara otomatis. Dengan kata lain, peningkatan PAD harus diawali dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu alternatif yang saya pandang sangat strategis adalah penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD harus diarahkan menjadi instrumen bisnis daerah yang profesional dan produktif, bukan hanya menjadi perusahaan yang bergantung pada penyertaan modal pemerintah. BUMD perlu masuk ke sektor-sektor yang memiliki potensi keuntungan besar dan berkelanjutan seperti hilirisasi pasir kuarsa, pengelolaan pelabuhan dan logistik, industri perikanan, perdagangan komoditas perkebunan, energi, serta sektor pariwisata. Keuntungan yang diperoleh BUMD akan kembali menjadi dividen yang memperkuat APBD, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Selain itu, saya melihat bahwa pelaksanaan kewajiban plasma 20 persen pada perkebunan kelapa sawit harus menjadi perhatian serius. Apabila kewajiban plasma dilaksanakan secara penuh oleh seluruh perusahaan perkebunan di Bangka Belitung, maka akan tercipta perputaran uang yang sangat besar di tengah masyarakat. Pendapatan yang diterima petani plasma akan menggerakkan sektor perdagangan, jasa, transportasi, konstruksi, hingga UMKM.
Dampak lanjutannya adalah meningkatnya konsumsi masyarakat, bertambahnya jumlah kendaraan, berkembangnya usaha-usaha baru, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut saya, kebijakan plasma bukan hanya soal memenuhi kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar, tetapi juga merupakan instrumen pemerataan ekonomi yang sangat efektif. Uang yang beredar di masyarakat jauh lebih mampu menggerakkan ekonomi daerah dibandingkan jika hanya terpusat pada segelintir pelaku usaha.
Di sektor perikanan, Bangka Belitung memiliki potensi yang sangat besar, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Namun selama ini sebagian besar hasil perikanan masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh daerah lain yang melakukan pengolahan. Ke depan, saya berpandangan bahwa fokus pembangunan sektor perikanan harus diarahkan pada hilirisasi.
Ikan hasil tangkapan nelayan tidak hanya dijual sebagai ikan segar, tetapi harus diolah menjadi produk bernilai tambah seperti fillet, surimi, bakso ikan, nugget ikan, makanan siap saji, produk beku, hingga produk ekspor. Begitu pula dengan komoditas udang, kepiting, dan rumput laut yang dapat dikembangkan menjadi industri pengolahan.
Dengan demikian, keuntungan ekonomi tidak berhenti di sektor penangkapan, tetapi berlanjut hingga ke sektor industri dan perdagangan.
Saya juga berpendapat bahwa sektor jasa dan transportasi harus menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Bangka Belitung. Sebagai provinsi kepulauan, posisi geografis Bangka Belitung sangat strategis untuk menjadi pusat logistik regional. Penguatan pelabuhan, jasa bongkar muat, pergudangan, distribusi barang, serta konektivitas antar pulau akan menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dapat menjadi sumber PAD.
Di sisi lain, pengembangan sektor pariwisata harus diarahkan pada konsep yang lebih produktif dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Pariwisata tidak hanya bicara destinasi wisata, tetapi juga bagaimana menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan hotel, restoran, transportasi, UMKM, industri kreatif, dan masyarakat lokal.
Saya juga berkeyakinan bahwa masa depan Bangka Belitung tidak boleh hanya bergantung pada penjualan bahan mentah. Hilirisasi harus menjadi agenda utama pembangunan daerah. Pasir kuarsa, timah, hasil perkebunan, dan hasil perikanan harus diolah terlebih dahulu sebelum keluar dari Bangka Belitung. Semakin panjang rantai industri yang berada di daerah, semakin besar lapangan kerja yang tercipta, semakin besar pendapatan masyarakat, dan semakin besar pula PAD yang akan diperoleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa peningkatan PAD harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMD, pelaku usaha, dan masyarakat. Fokusnya bukan sekadar mencari sumber pajak baru, tetapi menciptakan sumber-sumber ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketika ekonomi tumbuh, investasi berkembang, lapangan kerja bertambah, dan daya beli masyarakat meningkat, maka PAD akan tumbuh secara alami dan berkelanjutan.
Inilah yang menurut saya perlu menjadi arah pembangunan ekonomi Bangka Belitung ke depan, yaitu membangun daerah yang produktif, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, serta mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah.
(HR75)
Tinggalkan Balasan