.
Cakrawalanational.news-TEMPILANG, BANGKA BARAT, Pantai Pasir Kuning di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat, kini lebih bising oleh deru mesin speedboat pengangkut hasil tambang ketimbang debur ombak. Nelayan setempat mengaku ruang tangkap mereka menyempit, jaring rusak, dan potensi wisata mati perlahan. “Kami sudah sepakat, Air Lintang bebas tambang. Tapi sekarang justru makin ramai,” kata Baidi, Koordinator Nelayan Desa Air Lintang dan Benteng Kota, Selasa (14/4/2026).
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama Forkopimda menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pantai Pasir Kuning, Selasa (14/4/2026). Rombongan dipimpin langsung Wakil Bupati Bangka Barat.
Di tengah agenda resmi itu, suara paling keras justru datang dari nelayan. Baidi, Koordinator Nelayan Desa Air Lintang dan Desa Benteng Kota, menyampaikan langsung keluhan yang selama ini dirasakan warga pesisir.
Ia menegaskan, wilayah perairan Air Lintang sejak awal disepakati bebas dari aktivitas penambangan, termasuk jalur transportasinya. Namun fakta di lapangan berbanding terbalik. “Sekarang justru semakin ramai. Speedboat lalu-lalang bawa hasil tambang,” ujar Baidi di lokasi.
Bagi nelayan Tempilang, laut secara fisik tidak menyusut. Yang hilang adalah ruang tangkap. Jalur yang biasa dipakai melaut kini dipakai speedboat dan perahu kecil “sepit” untuk mengangkut material tambang.
Akibatnya langsung terasa. “Jaring kepiting kami sering kena. Jaring tebak juga terganggu. Mereka lewat begitu saja,” kata Baidi sambil menunjukkan jaring robek miliknya.
Kerusakan alat tangkap berarti kerugian ganda. Nelayan tak bisa melaut selama berhari-hari untuk memperbaiki jaring. Biaya perbaikan tak murah. Sementara pemasukan keluarga terhenti. “Sekali kena, bisa dua minggu tidak ke laut. Utang di warung nambah,” tambah nelayan lain yang enggan disebut namanya.
Pantai Pasir Kuning kini dipenuhi kem-kem tambang yang berdiri di bibir pantai. Aktivitas bongkar muat dan lalu lintas kapal mengubah wajah kawasan. Dari ruang hidup nelayan dan potensi wisata, menjadi ruang produksi industri.
Padahal, Pemda sempat menggadang Pasir Kuning sebagai destinasi wisata alternatif saat hasil laut menurun. Namun rencana itu kini terancam gagal. “Siapa yang mau datang kalau pantainya bising, airnya keruh, dan banyak kem tambang?” tanya Baidi retoris.
Baidi menegaskan nelayan tidak anti pembangunan. Mereka hanya menuntut agar kesepakatan lama ditegakkan. Salah satunya, memusatkan aktivitas tambang lewat satu pintu di Benteng Kota dan mengosongkan Air Lintang dari tambang maupun jalur transportasinya.
“Kalau memang harus ada tambang, arahkan ke satu pintu di Benteng Kota. Itu sudah disepakati dulu,” tegasnya.
Menurut Baidi, selama ini keuntungan tambang tidak dirasakan nelayan. Mereka justru menanggung risiko: laut keruh, jalur sempit, hingga ancaman keselamatan saat melaut karena berpapasan dengan speedboat.
Sidak 14 April 2026 bukan yang pertama. Nelayan menyebut kegiatan serupa sudah beberapa kali dilakukan. Namun polanya selalu sama: aktivitas tambang berhenti sejenak saat sidak, lalu kembali berjalan seperti biasa setelah rombongan pergi.
“Harapan kami jelas, tidak ada lagi aktivitas tambang di wilayah kami,” ujar Baidi dengan nada datar. Nada itu, kata warga, bukan lagi marah. Melainkan lelah yang sudah dipendam terlalu lama.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan tambang maupun dinas terkait mengenai hasil sidak dan tindak lanjut atas keluhan nelayan.
Di narasi besar pembangunan, tambang disebut sebagai penggerak ekonomi. Di Tempilang, nelayan merasa jadi pihak yang dikorbankan. Mereka diminta beradaptasi, mencari alternatif, tidak bergantung pada laut.
Pertanyaan Baidi menutup percakapan hari itu: “Mengapa kami yang harus berubah, sementara kerusakan justru datang dari luar?”
Bagi nelayan Tempilang, Baidi sedang menjaga batas terakhir. Batas antara laut yang masih bisa memberi hidup dan laut yang hanya akan meninggalkan kerusakan. Di Pantai Pasir Kuning, batas itu kini kian kabur.
(Belva, Satrio dan Tim)
