.
Cakrawalanational.news-Tapsel, Polemik penanganan korban pascabencana di Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kembali mengemuka. Perbedaan mencolok antara pernyataan pemerintah desa dan kesaksian warga di lapangan memunculkan tanda tanya serius terkait realisasi bantuan.
Perkembangan terbaru terjadi setelah tautan pemberitaan sebelumnya disampaikan kepada Kepala Desa (Kades) Pejabat Sementara Batu Godang melalui pesan WhatsApp pada Kamis pagi (17/4/2026). Menanggapi hal tersebut, Kades memberikan jawaban pada pukul 18.12 WIB.
Dalam keterangannya, ia menyatakan, “Insya Allah perlakuannya pasti sama desa lain dan semuanya sudah ditangani pak, sedaya mampu kita.”
Pernyataan ini justru memantik sorotan, lantaran dinilai tidak sejalan dengan kondisi faktual yang disampaikan warga terdampak.
Saat kru media melakukan penelusuran langsung, seorang warga Dusun Pardomuan, Dahliana Nasution (62), menyampaikan kesaksiannya dengan penuh emosi. Janda lanjut usia tersebut mengaku hidup dalam ketidakpastian sejak bencana yang menghancurkan tempat tinggal dan harta bendanya lima bulan lalu.
Dalam kondisi menangis, Dahliana menuturkan bahwa hingga kini dirinya bersama warga lain belum pernah merasakan kehadiran langsung pemerintah.
“Kami tidak pernah dikunjungi sejak kami mengungsi di perumahan perkebunan PT PN IV ini. Dusun Pardomuan sudah tertimbun tanah, harta benda kami hancur, tapi tidak ada yang datang melihat keadaan kami,” ujarnya lirih.
Ia juga mengungkapkan bahwa pendataan terhadap warga memang telah dilakukan berulang kali. Namun, realisasi bantuan dinilai tidak jelas dan jauh dari harapan.
“Data sudah berkali-kali diambil, tapi bantuan sangat terbatas. Kalau berupa uang, sampai sekarang kami tidak pernah menerima. Sudah lima bulan berlalu, kami tidak tahu lagi harus berharap ke mana,” lanjutnya.
Sejumlah warga lainnya menyampaikan hal senada. Mereka mengaku belum menerima bantuan yang dijanjikan, termasuk Jaminan Hidup (Jadup) maupun Dana Tunggu Hunian (DTH). Kondisi ini diduga berkaitan dengan status mereka yang tidak tinggal di hunian sementara (huntara), sehingga berpotensi tidak masuk dalam skema distribusi bantuan resmi.
Di sisi lain, komunikasi dengan aparat desa dinilai belum memberikan kepastian. Warga mengaku hanya menerima imbauan untuk bersabar setiap kali mempertanyakan kejelasan bantuan kepada kepala dusun.
Situasi ini semakin kontras dengan pernyataan Gubernur Sumatera Utara dalam sebuah unggahan media sosial yang menyebutkan bahwa penanganan bantuan di Kabupaten Tapanuli Selatan hampir menyeluruh selesai.
Warga Dusun Pardomuan secara tegas membantah klaim tersebut. Mereka menilai masih terdapat kelompok masyarakat yang luput dari perhatian dan belum tersentuh bantuan secara layak.
“Kami masih ada. Kami belum mendapatkan seperti yang disampaikan. Mohon ditinjau ulang, khususnya di daerah kami ini,” ujar salah satu warga.
Hingga berita ini diturunkan, warga berharap adanya evaluasi menyeluruh dari pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memastikan distribusi bantuan berjalan transparan, merata, dan tepat sasaran.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan distribusi bantuan pascabencana, validitas data penerima, serta kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat terdampak—agar tidak ada korban yang terabaikan dalam proses pemulihan.
(YAS/CNN)
