.
Cakrawalanational.news-Luwuk, Bupati Banggai secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sekaligus melakukan penandatanganan perpanjangan kontrak PPPK Tahun 2023. Senin, (09/02/2026).
Jumlah PPPK paruh waktu yang menerima SK sebanyak 3.928 orang, dengan 3.911 orang di antaranya telah terbit Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun rinciannya terdiri dari 2.973 tenaga teknis, 630 guru, dan 308 tenaga kesehatan.
Bupati Banggai menjelaskan, selisih antara jumlah peserta yang lulus dan yang telah terbit NIP disebabkan oleh beberapa peserta yang telah meninggal dunia serta sebagian lainnya belum melengkapi persyaratan administrasi.
Berdasarkan rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Banggai yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu, jumlah ASN secara keseluruhan mencapai 13.415 orang. Pemerintah daerah menyampaikan rasa syukur karena Kabupaten Banggai masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan kerja bagi seluruh ASN tersebut.
Hal ini, menurut Bupati, merupakan hasil kerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap mampu menopang seluruh proses pembangunan daerah.
Penyerahan SK PPPK paruh waktu ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai dalam memberikan kepastian atas pengabdian para pegawai, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi publik.
Bupati Banggai juga berpesan agar seluruh PPPK yang menerima SK dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, kejujuran, disiplin, dan etika sebagai aparatur pemerintah, serta terus meningkatkan kompetensi diri sesuai perkembangan zaman.
Sebagai aparatur pemerintah, PPPK diminta menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Banggai karena menjadi wajah daerah di mata masyarakat, serta bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing guna memperkuat kinerja pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
*)Muis/CNN
