.
Cakrawalanational News-Manado, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera menerbitkan peraturan pemerintah terkait pertambangan rakyat. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, usai rapat bersama Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, serta perwakilan perusahaan, pelaku usaha tambang, dan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Ratatotok di Manado, Minggu (23/3/2025).
Regulasi yang diperkirakan akan resmi dirilis setelah Lebaran tahun ini ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi pertambangan rakyat yang selama ini kerap dianggap ilegal. “Setelah peraturan pemerintahnya keluar, Gubernur dapat segera menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah (Perda) untuk Wilayah Pertimbangan Rakyat (WPR),” jelas Suparwoto.
Pertemuan yang digelar di Four Points by Sheraton, Manado, ini membahas pentingnya formalisasi pertambangan rakyat agar dapat beroperasi secara legal dengan pendampingan dari pemerintah dan perusahaan tambang besar. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pertambangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, menyambut baik inisiatif ini dan mengapresiasi dukungan Komisi XII DPR RI serta kementerian terkait. “Pertemuan hari ini sangat produktif karena mengarah pada regulasi yang pro-rakyat, sekaligus memastikan pertambangan berjalan sesuai aturan lingkungan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan dukungannya terhadap aspirasi Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Ratatotok, yang selama ini memperjuangkan hak-hak pekerja tambang rakyat. “Regulasi yang sesuai dengan kondisi Sulut akan segera diterbitkan,” tegas Yulius.
Dengan adanya regulasi ini, tidak hanya pertambangan rakyat di Sulawesi Utara yang akan terbantu, tetapi juga seluruh pelaku tambang rakyat di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sektor pertambangan yang lebih teratur, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pertambangan rakyat beroperasi secara legal, aman, dan ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
(Debby/CNN)
