Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memaparkan implementasi visi Gubernur Babel, Hidayat Arsani, yakni “duit rakyat harus kembali ke rakyat” melalui penguatan sektor pendidikan.
Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Saipul Bakhri menjelaskan, sesuai arahan Gubernur, prioritas pembangunan adalah pendidikan dan kesehatan selain infrastruktur.
“Konsep beliau penguatan program kerja itu menguatkan bidang pendidikan, kesehatan. Itu yang prioritas,” ujar Saipul Bakhri.
Di bidang pendidikan, kebijakan konkret yang telah dijalankan adalah menghapuskan Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) di seluruh SMA/SMK Negeri. Gubernur juga mendorong kesetaraan layanan antara sekolah negeri dan swasta.
“Beliau ingin pendidikan negeri dan swasta itu sama yang dirasakan masyarakat, baik kualitas pelayanannya maupun biayanya,” jelasnya.
Untuk siswa swasta kurang mampu, pemerintah hadir melalui bantuan biaya pendidikan. Bahkan tahun depan, melalui APBD 2027, Pemprov akan menganggarkan pengadaan seragam lengkap gratis mulai sepatu, topi, hingga pakaian seragam untuk siswa kurang mampu baik negeri maupun swasta.
Selain itu, insentif guru tidak tetap juga sudah masuk struktur anggaran sebagai bentuk komitmen agar guru sejahtera dan siswa belajar nyaman.
Karena basic Gubernur adalah orang SMK, Saipul menyebut ada dorongan khusus agar lulusan SMK tidak hanya berorientasi bekerja di industri atau melanjutkan kuliah, tetapi juga berwirausaha dan mandiri.
“Kita ingin menciptakan wirausahawan-wirausahawan muda di kalangan anak SMK. Saat ini kita gandeng Baznas untuk membantu wirausaha anak-anak yang kurang mampu,” katanya.
Sektor yang didorong meliputi agribisnis (peternakan, perikanan, pertanian), kuliner, tata busana, hingga otomotif. Hal ini juga sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan pasokan pangan seperti ayam, ikan, dan telur.
“Kalau dulu kita hanya membantu beasiswa tanpa menyiapkan mereka produktif. Sekarang kita siapkan modal untuk mereka berwirausaha,” tegasnya.
Menurut Saipul, di Babel ketersediaan industri terbatas, sehingga siswa harus mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, bukan hanya menunggu lowongan.
Untuk itu, Pemprov menyiapkan tiga bekal: soft skill, hard skill, dan sertifikat kompetensi melalui kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja, BLK, dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
“Jangan sampai skill memadai tapi tidak punya sertifikat kompetensi sehingga sulit diterima kerja,” ujarnya.
Terkait beasiswa perguruan tinggi, Saipul meluruskan bahwa jika bersumber dari APBD, pengelolaannya bukan di Dinas Pendidikan sesuai UU No 23/2014, melainkan di Biro Kesra untuk siswa berprestasi dan kurang mampu.
“Kewenangan Dinas Pendidikan hanya sampai pendidikan menengah. Tapi Pemprov tetap memperhatikan anak tamat SMA/SMK yang ingin kuliah tapi terbatas ekonominya, bisa mengajukan bantuan ke Biro Kesra,” jelasnya.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan Baznas dan sejumlah PTN di Jawa dan Babel untuk membantu anak kurang mampu berprestasi melanjutkan kuliah melalui seleksi survei lapangan.
(Hairul Anwar)
Tinggalkan Balasan