Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menunjukkan komitmen memperjuangkan kesejahteraan petani sawit lewat pengawasan harga tandan buah segar (TBS). Langkah konkret itu diwujudkan dalam rapat penetapan indeks “K” TBS, instrumen kunci penentu harga sawit di tingkat petani.
Dalam forum tersebut, DPRD Babel tak hanya mengawasi, tapi juga aktif mendorong transparansi dan keadilan sistem penetapan harga.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menegaskan kebijakan harga TBS harus berpihak pada kondisi riil petani. Ia menilai masih ada ketimpangan rantai distribusi yang merugikan petani sebagai pihak paling hulu.
“Penetapan harga tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu. Kita ingin memastikan petani mendapat haknya secara adil, sesuai kualitas dan kondisi pasar sebenarnya,” tegas Didit Rabu (6/5/2026).
Selain itu, DPRD Babel juga mengambil langkah strategis dengan melibatkan Kejati dan Polda Babel dalam proses pengawasan. Keterlibatan aparat hukum dinilai penting mencegah praktik merugikan petani seperti permainan harga, monopoli, maupun penyimpangan tata niaga sawit.
“Kami ingin pengawasan yang benar-benar efektif. Dengan melibatkan Kejati dan Polda, kita berharap tidak ada celah bagi pihak yang mencoba bermain di sektor ini,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, DPRD Babel mendorong pembentukan tim pengawasan terpadu yang melibatkan pemda, aparat hukum, hingga perwakilan petani. Tim ini bertugas memantau langsung ke lapangan dan memastikan implementasi kebijakan sesuai aturan.
Sebagai respons cepat, DPRD juga menginisiasi pembentukan posko pengaduan. Posko ini jadi wadah petani menyampaikan keluhan dan aspirasi agar segera ditindaklanjuti.
Langkah ini disambut positif petani sawit Babel. Mereka menilai keterlibatan aktif DPRD jadi angin segar di tengah fluktuasi harga sawit yang kerap tak menentu.
Dengan berbagai upaya itu, DPRD Babel menegaskan posisinya sebagai representasi rakyat yang tak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi memastikan kebijakan berdampak nyata bagi kesejahteraan petani sawit.
Ke depan, DPRD berharap tata niaga sawit di Babel berjalan lebih transparan, adil, dan berkelanjutan sehingga memperkuat sektor perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
(HR75)
.