.
Cakrawalanational.news-DELI SERDANG – Aroma tidak sedap menyeruak dari sektor pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Bukan soal prestasi siswa, melainkan dugaan praktik lancung jual beli kursi Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat SD dan SMP negeri. Isu yang semula hanya kasak-kusuk di lorong dinas, kini berkembang menjadi bola salju yang mengarah pada dugaan keterlibatan lingkar kekuasaan.
Praktik ini bukan sekadar pelanggaran etika biasa. Pengamat hukum dan pendidikan, Dr (Cand). Muhammad Ilham, S.Pt., S.H., M.H., melontarkan peringatan keras: jika ada keterlibatan pihak-pihak yang dekat dengan pusat kekuasaan, maka ini adalah potret nyata korupsi terstruktur dan sistemik.
Bukan Sekadar Oknum, Tapi Sistem yang “Sakit”
Menurut Ilham, sangat mustahil praktik transaksional jabatan seperti ini dilakukan secara mandiri oleh oknum bawahan tanpa adanya “lampu hijau” atau perlindungan dari atas.
“Kalau hanya oknum biasa, mungkin ini bisa disebut pelanggaran individu. Tapi jika ada dugaan keterlibatan pihak yang memiliki akses kekuasaan, apalagi disebut-sebut terkait lingkar keluarga penguasa, maka ini sudah masuk kategori korupsi terstruktur,” tegas Ilham dalam sebuah diskusi hukum baru-baru ini.
Ia menggarisbawahi istilah “Penyalahgunaan Pengaruh” (Influence Peddling). Dalam skema ini, jabatan publik tidak lagi diberikan berdasarkan kompetensi atau integritas, melainkan sejauh mana calon pejabat mampu “membeli” restu dari aktor intelektual di balik layar.
Mencari Sang “Aktor Intelektual”
Yang menjadi poin krusial dalam sorotan Ilham adalah keberadaan sosok pengendali. Baginya, menangkap pelaku di lapangan hanyalah memotong ekor, sementara kepalanya tetap bebas bernapas.
“Dalam banyak kasus, yang paling berbahaya bukan pelaku di lapangan, tetapi aktor intelektual yang mengendalikan dari belakang. Ini yang harus dibongkar,” ujarnya lugas.
Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memiliki keberanian ekstra. APH diminta tidak hanya bermain di level teknis, tetapi harus berani menelusuri alur kekuasaan dan aliran dana hingga ke puncak piramida. “APH harus berani naik ke atas, jangan berhenti di bawah. Siapa yang mengatur? Siapa yang mengambil keuntungan? Ini yang harus dijawab,” tambahnya.
Taruhan Masa Depan Generasi
Mengapa publik harus peduli? Ilham mengingatkan bahwa dampak dari jual beli jabatan di sektor pendidikan jauh lebih destruktif dibanding sektor lainnya. Jika seorang Kepala Sekolah harus membayar untuk menjabat, maka fokus utamanya bukan lagi meningkatkan mutu pendidikan, melainkan bagaimana cara “mengembalikan modal” tersebut.
“Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal masa depan pendidikan. Jika sistemnya sudah dikendalikan oleh kepentingan, maka yang hancur adalah generasi kita,” pungkasnya dengan nada getir.
Sebuah Preseden Buruk
Jika kasus ini dibiarkan menguap tanpa pengusutan tuntas, publik akan menangkap pesan yang sangat berbahaya: bahwa di Deli Serdang, kekuasaan dan jabatan bisa diperdagangkan secara terang-terangan dan dilindungi oleh sistem.
Kini, bola panas ada di tangan aparat penegak hukum. Akankah skandal ini dibongkar hingga ke akarnya, ataukah kembali terkubur dalam labirin kekuasaan yang tak tersentuh?
(MHS)
