.
Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memfasilitasi audiensi dengan Perkumpulan Sopir Truk Tronton dan Trailer terkait kendala penggunaan BBM Bio Solar bersubsidi, Kamis (27/4/2026), di Ruang Banmus Kantor DPRD Babel.
Audiensi ini digelar menyusul keluhan para sopir truk pengangkut kontainer bahan pangan dan kebutuhan pokok yang tidak bisa mengakses BBM subsidi akibat barcode kendaraan yang tidak aktif.
Sebagai mediator Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menjelaskan bahwa mayoritas kendaraan roda enam ke atas mengalami kendala barcode, sehingga tidak berhak memperoleh BBM subsidi meski mengangkut logistik penting.
“Kalau mereka menggunakan BBM non-subsidi, otomatis biaya angkut naik dan berdampak pada harga sembako di masyarakat,” ujar Didit usai audiensi.
Ia menegaskan, distribusi logistik seperti sembako dan pupuk seharusnya tetap mendapat akses BBM subsidi, dengan syarat administrasi dipenuhi.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD bersama pihak terkait, termasuk Pertamina, menyepakati solusi konkret. Salah satunya adalah pengaktifan kembali barcode kendaraan yang sebelumnya tidak aktif.
Ia mengungkapkan, dari sekitar 60 kendaraan yang mengalami kendala, proses aktivasi akan dilakukan bertahap. Pihak Pertamina disebut siap mempercepat proses tersebut selama persyaratan seperti pajak kendaraan telah dipenuhi.
“Komitmennya, satu kendaraan bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 20 menit. Setelah satu selesai, langsung dilanjutkan ke kendaraan berikutnya,” katanya.
Selain itu, DPRD juga meminta adanya penyesuaian kuota BBM subsidi. Selama ini, sopir mengaku hanya mendapat jatah sekitar 60 liter, yang dinilai belum mencukupi untuk distribusi ke sejumlah wilayah seperti Bangka Selatan, Mentok, hingga Belinyu.
“Atas kondisi itu, kami minta ada toleransi penambahan kuota, khusus untuk kendaraan pengangkut sembako yang menyangkut kepentingan masyarakat,” ujar Didit.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Jika biaya distribusi meningkat, maka harga di tingkat konsumen juga akan ikut terdongkrak.
Audiensi tersebut juga dihadiri perwakilan dari Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Hasil rapat menyepakati seluruh persoalan dapat diselesaikan, dan kendaraan yang memenuhi syarat dipersilakan kembali mengaktifkan barcode untuk mengakses BBM subsidi.
“Alhamdulillah semuanya sudah clear. Barcode bisa diaktifkan kembali, dan distribusi logistik diharapkan kembali lancar,” pungkasnya.
(HR75)
