.
Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, Tampak suasana di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang terlihat senggang, kendati tak seramai biasanya Rapat Paripurna ke-16 dan ke-17 Masa Persidangan III Tahun 2025 tetap dilaksanakan.
Karena, agenda rapat dianggap krusial yakni membahas Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksana APBD 2025, Senin 23 Juni 2025.
Pj Walikota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menekankan pentingnya penyesuaian anggaran daerah sebagai respons terhadap dinamika sepanjang tahun anggaran.
“Perubahan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan respon atas dinamika yang terjadi dan berkembang sepanjang tahun anggaran berjalan,” ujarnya.
M. Unu menjelaskan bahwa fokus utama perubahan APBD 2025 meliputi penyesuaian target pendapatan daerah, perubahan belanja prioritas, efisiensi dan akuntabilitas, serta perubahan alokasi untuk program prioritas seperti penanganan persampahan, peningkatan pelayanan publik, dan penanggulangan kemiskinan.
“Pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp1,040 triliun, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp56,77 miliar. Defisit ini akan ditutup oleh pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya,” paparnya.
M. Unu berharap pembahasan Nota Keuangan dan Raperda APBD dapat berjalan lancar dan disepakati bersama. “Kami berharap pembahasan Nota Keuangan dan Raperda APBD dapat berjalan lancar dan disepakati bersama,” katanya.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Pj Walikota M. Unu, Sekda Kota Pangkalpinang, Kepala Bakuda, Pimpinan Dewan dan Wakil DPRD Kota Pangkalpinang, anggota, dan Sekwan. (Zul)
