Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti fenomena maraknya anak muda di Pangkalpinang yang bekerja ke luar negeri secara ilegal melalui media sosial. Kondisi ini dinilai perlu segera diatasi dengan penguatan pendidikan vokasi dan advokasi pemerintah.
“Kebanyakan yang ilegal. Ini masalah buat kita karena mereka menyebarnya di sosial media. Kalau tidak diberikan jalan keluar atau diadvokasi pemerintah, ini akan jadi problem ke depan,” ujar anggota DPRD Babel Dapil Pangkalpinang, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Dodi Kusdian dan didampingi Fraksi Golkar sekaligus Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar saat reses dalam rapat di SMA Negeri 2 Pangkalpinang, Jumat (15/5/2026).
Dodi Kusdian menjelaskan, remaja usia sekolah sangat tergiur bekerja ke luar negeri. Untuk itu, DPRD mendorong penguatan muatan lokal dan kurikulum khusus di SMK seperti SMK 2, SMK 4, SMK 5, dan SMK 3 agar lulusan siap masuk dunia kerja dengan keahlian yang sesuai.
“Kami di dewan siap mendukung. Anak SMK memang diarahkan masuk dunia kerja, sehingga harus dibekali keahlian di mana mereka akan dipekerjakan,” ujar Dodi.
Selain kurikulum, DPRD juga mendorong percepatan penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Dinas Pendidikan. Ia menilai regulasi BLUD sudah ada sejak era Gubernur Eko, namun belum dieksekusi.
“Coba diselesaikan dulu supaya sekolah bisa lebih kreatif, cepat menyerap dan mengoptimalkan anggaran. Tapi SDM-nya juga harus dipikirkan, jangan sampai menambah beban guru yang sudah mengajar dan mengurus administrasi,” tambahnya.
Untuk menutup keterbatasan anggaran pendidikan, DPRD mengusulkan agar dana CSR dan plasma perusahaan perkebunan sawit diarahkan ke sektor pendidikan. Saat ini, dana CSR dinilai hanya berupa bantuan sosial kecil yang tidak menyentuh kebutuhan riil.
“Kalau ini dikumpulkan, miliaran itu uang CSR-nya. Tidak perlu pakai APBD untuk membangun dunia pendidikan kita. Di Bangka Barat sudah ada contohnya, BPJS warga miskin dibayar perusahaan sawit,” jelasnya.
DPRD juga menyoroti besarnya kebocoran pendapatan sektor timah. Berdasarkan keterangan Direktur PT Timah, kebocoran mencapai 80% dari total pendapatan perusahaan.
“PT Timah saja kebocorannya 80%. Seharusnya royalti kita hampir Rp1,1 triliun, tapi kalau tidak bocor bisa Rp6 triliun. Artinya tidak perlu potong TPP,” katanya.
Ia menyebut Kemendag tidak memiliki data ekspor timah dari perusahaan swasta, hanya dari PT Timah. Padahal royalti dihitung dari total ekspor timah seluruh perusahaan.
“Kalau data perdagangan timah dari swasta didapat, royalti kita jauh lebih besar. Kita ini kaya, tapi tidak dikelola dengan baik,” tegasnya.
Data Maret 2025 mencatat 69 warga Babel diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Sebanyak 74–76 pekerja migran asal Babel berhasil dipulangkan, mayoritas dari Kamboja dan Myanmar.
“Ini hanya fenomena gunung es. Di luar itu jauh lebih banyak,” ujarnya.
DPRD berharap pola 3+1 dari Kementerian dapat diterapkan, sekaligus mengarahkan dana CSR perusahaan ke pendidikan sebagai solusi jangka panjang.
(HR)
.