.
CNN––Toboali, Dampak dari carut-marutnya peraturan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Republik ini, puluhan warga dari Walimurid Desa Tepus, Dusun Kelidang, Ketiak, dan Jelmu Kabupaten Bangka Selatan (Basel) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menggelar unjuk rasa di halaman Perkantoran Bupati Basel pada Rabu siang. Pasalnya, dari 36 (tiga puluh enam) orang anaknya yang tamatan sekolah menengah pertama (SMP) tidak bisa melanjutkan pendidikan selanjutnya (SMA Negeri) di wilayah sekitarnya (10/7/2024).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Cabang Dinas Tiga (Cabdin III) yang dianggap tidak memenuhi hak pendidikan anak-anak mereka. Sebanyak 36 anak dari Desa tersebut terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN). Hal itu lantaran mereka merasa kesulitan untuk mendaftar ke Sekolah selanjutnya, akibatnya anak-anak didik tamat SMP tersebut berhenti ‘ditengah jalan’.
Bentuk protes keras tertulis pada karton sebagai orasi yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Tiga (Cabdin III) Babel, Wahyudi, yang dianggap mereka tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN.
Sementara itu Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Selatan (Basel), Harris Setiawan merespons pengunjuk rasa untuk bermusyawarah. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait di Tingkat Provinsi Bangka Belitung guna memastikan anak-anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan di SMAN terdekat.
“Segala aspirasi yang disampaikan telah kami catat dan akan segera dikoordinasikan agar siswa dapat bersekolah dan mendaftar di SMAN terdekat,” ujar Harris.
Harris juga menambahkan bahwa masalah pendidikan ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah. “Kami memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar hak pendidikan mereka tidak terabaikan,” jelasnya.
Salah satu perwakilan wali murid, Iwan mengungkapkan kekhawatiran dan harapannya kepada pemerintah. “Kami hanya ingin anak-anak bisa melanjutkan sekolah seperti anak-anak lainnya. Kami berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata,” katanya dengan penuh harap.
Tuntutan ini menjadi perhatian besar masyarakat setempat, mengingat pentingnya akses pendidikan yang merata dan adil bagi semua anak di daerah tersebut. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah ini,”tutup pengunjuk rasa. (IAS)
