.
Cakrawalanational.news-Jakarta, Lagi-lagi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok. Hal itu berkaitan dengan indikasi kasus suap untuk memuluskan suatu perkara hukum yang sedang berjalan di Pengadilan tersebut.
“Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan, nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026) malam.
Praktik haram tersebut disinyalir untuk memuluskan atau mengatur penanganan suatu perkara hukum yang sedang berjalan di pengadilan setempat.
“Tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang dibungkus dalam sebuah tas ransel berwarna hitam senilai Rp850 juta dari saudara YOH serta barang bukti elektronik,” ungkap Asep.
Atas perbuatannya, terhadap EKA dan BBG bersama-sama dengan YOH; dan TRI bersama-sama dengan BER disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menanggapi hal itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengajak semua institusi harus berbenah.
“Ya bahwa masih ada yang terjadi tentu kita prihatin, tapi ya terus menerus kita imbau kepada semua institusi untuk memperbaiki diri. Ya kalau bicaranya korupsi ya bagaimana menghentikan budaya-budaya korupsi, kongkalikong dan sebagainya,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Dikatakannya, kenaikan gaji hakim merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan hakim. Oleh karenanya kenaikan gaji merupakan salah satu upaya mencegah praktik korupsi.
“Ya kan tidak kemudian secara otomatis, sebuah upaya itu akan mampu menghilangkan secara menyeluruh praktik-praktik yang tidak baik di peradilan kita. Tapi bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim kan kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan”, paparnya.
Kendati demikian Kita berharap tidak akan tergoda, untuk melakukan hal-hal yang kurang baik.
Sementara, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Hery Supriyono menyebut pihak yang kena OTT KPK ialah Ketua, Wakil Ketua dan Juru Sita PN Depok. Dia juga menyebut ruang kerja Ketua dan Wakil Ketua PN Depok disegel KPK.
“Itu detailnya kayaknya yang dilaporkan kepada saya itu (OTT) di Pengadilan, yang disegel ruangan juru sita, Wakil (PN) dan Ketua (PN),” kata Hery kepada wartawan, Jumat (6/2). (Red)
