.
Cakrawalanational.news-Salakan, Badan Gizi Nasional (BGN) RI Wilayah III menggelar pelatihan penjamah makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah provinsi, termasuk di sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (29/11).
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 BGN, Ranto hadir dan membuka langsung kegiatan pelatihan di Banggai Kepulauan (Bangkep) yang dihadiri, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkep, Muhamad Aris Susanto, SE.ME serta 400 peserta dari 8 SPPG.
Ranto dalam sambutannya menyebut, program Pemenuhan Gizi Nasional perhari ini, secara nasional telah melayani sebanyak 43.740.000 orang.
“Jumlah itu melebihi lebih jumlah penduduk Singapura dan New Zealand sebagaimana disampaikan kepala BGN,” sebut Ranto.
Ranto juga mengatakan, secara nasional jumlah SPPG sebanyak 16.000, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah yang berjumlah 277 SPPG. 11 dari potensi 13 di antaranya, berada di Kabupaten Bangkep.
Sehingga, tercatat penerima manfaat mencapai 25.434 atau 85 persen dari 75 persen SPPG di Bangkep.
Dia menerangkan, sebagai garda depan dalam pemenuhan gizi nasional, SPPG memiliki peran vital dalam membangun generasi sehat dan berkualitas, melalui penyediaan makanan yang aman, bergizi, dan higienis.
Pelatihan ini, jelas dia, merupakan bentuk pelatihan penjamah makan yang berbeda yang mungkin dikenal dalam pelatihan penjamah pangan terbitan Dinas Kesehatan. Fokusnya lebih kepada pengenalan bussines proccess atau sosialisasi.
“Jadi, Ini merupakan tahap awal bagi BGN untuk mendorong setiap SPPG untuk memiliki sertifikat laik izin sanitasi yang tentunya diterbitkan oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota,” kata dia.
Melalui pelatihan itu, peserta akan diperkenalkan Peraturan Perundang-undangan, berkenaan dengan keterampilan proses pengolahan, penyajian, dan penyimpanan makanan.
“Sehingga terlepas dari kegiatan ini, saya berharap, peserta telah memiliki keterampilan dalam penyaluran dalam penyediaan MBG di Banggai Kepulauan. Sebab, beberapa waktu lalu, kita mendengar dan mengetahui penerima manfaat mengalami kondisi yang kurang baik atas penyaluran MBG,” tuturnya.
Hal itu menurutnya, menjadi alasan pihaknya untuk senantiasa melakukan perbaikan, menetapkan standar, meningkatkan kapasitas SDM, sehingga pelayanan dalam pemberian makanan gratis ini, dapat dilakukan secara aman, higienis, dan bergizi.
(Muis/CNN)
