.
Cakrawalanational.news-Padang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, Jumat (3/10/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Nanda Satria, didampingi Wakil Ketua Iqra Chissa dan Sekretaris Dewan Maifrizon. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran OPD hadir langsung bersama unsur Forkopimda Sumbar.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan sikap politiknya terkait arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, hingga evaluasi program tahun sebelumnya.
Nanda Satria menegaskan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi menjadi masukan penting bagi Pemprov Sumbar dalam menyempurnakan Ranperda APBD 2026.
“Pandangan umum ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi catatan berharga agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Kemandirian Fiskal Masih Rendah
Fraksi Partai Golkar mencatat, Pendapatan Daerah dalam Ranperda APBD 2026 diproyeksikan Rp6,150 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,926 triliun atau 47,5% dari total pendapatan. Sementara Transfer Pemerintah Pusat masih dominan, mencapai Rp3,180 triliun atau 51,7%.
“Angka ini menunjukkan kemandirian fiskal Sumbar masih cukup rendah,” tegas juru bicara Fraksi Golkar.
Fraksi Partai Gerindra menilai Ranperda APBD 2026 telah sesuai dengan KUA-PPAS yang disepakati, dengan target pendapatan Rp6,150 triliun dan belanja Rp6,140 triliun. Sehingga, ditargetkan surplus lebih dari Rp10 miliar.
“Kami mengapresiasi hal ini, namun berharap pendapatan daerah masih bisa ditingkatkan lagi,” ujar Fraksi Gerindra.
Ruang Fiskal Sempit dan Penurunan TKD
Fraksi PKS menyoroti ruang fiskal yang dinilai sempit. Posisi pembiayaan netto minus Rp10 miliar ditutup dengan surplus anggaran Rp10 miliar.
“Pengurangan alokasi TKD dari pusat cukup signifikan, ini akan berdampak nyata terhadap pelayanan publik. Kita harus refocusing agar APBD tetap realistis,” kata juru bicara Fraksi PKS.
Fraksi Demokrat menambahkan, target pendapatan daerah 2026 turun 1,97% dibanding APBD 2025.
“Penurunan ini sinyal perlunya strategi optimalisasi inovatif agar pelayanan publik tidak terganggu,” pungkasnya.
Sementara itu, Fraksi PAN menyoroti penurunan transfer ke daerah (TKD) hingga Rp429 miliar lebih.
“Jumlah besar ini tentu jadi tantangan. Apa terobosan Pemprov agar pembangunan tidak terganggu, terutama program unggulan Mahyeldi-Vasko?” tanyanya.
Fokus Pertumbuhan Inklusif
Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyoroti tema APBD 2026, yaitu Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
“Langkah konkret apa yang akan dilakukan Pemprov untuk menurunkan angka kemiskinan dan memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif benar-benar tercapai?” tanya juru bicara PDI P dan PKB.
Fraksi NasDem juga meminta penjelasan soal strategi Pemprov dalam meningkatkan nilai SAKIP berbasis hasil (result-based budgeting) agar lebih efisien dan berdampak nyata bagi publik.
Gubernur Janji Tindaklanjuti
Menanggapi beragam pandangan fraksi, Gubernur Mahyeldi menegaskan pemerintah provinsi akan menindaklanjuti seluruh masukan.
“Kami berkomitmen menyusun APBD secara transparan, akuntabel, dan sesuai prioritas pembangunan daerah. Semua masukan fraksi akan menjadi catatan penting dalam penyempurnaan Ranperda ini,” ungkapnya.
Rapat paripurna berjalan khidmat dan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan APBD 2026, sebelum masuk ke tahapan berikutnya yakni jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi.
(Ril)
