.
Cakrawalanational.news-Salakan, Memasuki usia 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banggai Kepulauan, Muh. Aris Susanto, SE., ME, menyampaikan pandangannya tentang pentingnya menjadikan Desa sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam refleksinya, la menekankan bahwa semangat kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang nyata, sederhana, namun berdampak langsung
“Delapan puluh tahun merdeka harusnya sudah cukup menjadi pengingat, bahwa negara, pemerintah harus hadir di titik paling dasar yaitu Desa. Bukan hanya dalam bentuk regulasi, tapi dalam tindakan konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut tidak sekadar opini, namun telah diwujudkan melalui langkah strategis yang ia dorong, salah satunya melalui program “Tugu Desa” akronim dari (Sabtu Minggu di Desa) sebuah pendekatan pelayanan jemput bola yang dilaksanakan langsung di Desa-Desa. Program ini memungkinkan tim dari Dinas PMD untuk turun langsung ke lapangan pada akhir pekan, membuka ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat Desa.
Melalui program tersebut, berbagai kebutuhan administratif, konsultasi terkait pengelolaan Dana Desa, peningkatan kapasitas aparatur, hingga identifikasi persoalan lokal dilakukan secara langsung di tempat, tanpa masyarakat harus datang ke Kantor Dinas.
“Kita tidak bisa terus menunggu masyarakat datang ke kantor untuk menyampaikan masalahnya. Sesekali kita harus mendengar langsung, menyaksikan langsung, dan mencarikan solusi bersama di tempat. Itulah semangat Tugu Desa,” jelas Aris.
Dalam pandangannya, dinamika pelayanan Desa di Banggai Kepulauan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Namun ia tetap optimis, dengan komitmen bersama dan semangat kemerdekaan, perbaikan itu bukanlah hal yang mustahil.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan, Dinas PMD Bangkep juga merencanakan langkah digitalisasi Desa yang akan mulai diujicobakan pada pertengahan Oktober mendatang. Melalui sistem ini, pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat akan dilakukan secara online, meskipun beberapa layanan masih tetap dijalankan secara offline.
“Dengan digitalisasi, kita berharap terjadi efisiensi, baik dari sisi biaya, waktu, maupun sumber daya, bagi masyarakat maupun Pemerintah Desa itu sendiri,” ungkapnya.
Aris menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal perubahan cara pandang dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terjangkau. “Kita tidak sempurna, tapi proseslah yang menyempurnakan,” tegasnya.
Refleksi ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan sejati adalah saat negara hadir untuk melayani, bukan dilayani. Khususnya di Desa, di mana harapan dan kenyataan harus terus dijembatani dengan kerja nyata, keberpihakan, dan kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat.
(fb)
