.
Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, Dalam pertemuan diskusi antara Tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Datuk Alam Pelawan Agus Adaw, dengan Ketua MABMI Kepulauan Babel Datuk H. Marwan didampingi para pengurus Wakil Ketua MABMI, Wirtsa Firdaus Al-ja’fary dan Hairul Anwar Al-ja’fary.
Momentum itu saat perbincangan membahas tentang kepemilikan Pulau Tujuh, sembari Datuk Agus Adaw menyatakan agar para wakil rakyat yang menjadi anggota DPR RI dan DPRD serta anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Kepulauan Babel bersikap memperjuangkan Pulau Tujuh bersama-sama dengan Gubernur Babel.
Karena kata Datuk, mereka itu adalah reperesentasi dari suara rakyat Bangka Belitung (Babel), dan jangan hanya santai-santai saja menanggapi aspirasi rakyat yang berkembang saat ini.
Menurut Datuk Agus, Pulau Tujuh secara yuridis termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), namun saat ini menjadi polemik.
Ia berharap agar para anggota DPR dan para Senator yang terpilih dari Dapil Provinsi Kepulauan Babel bersuara nyaring di parlemen dalam merebut kembali Pulau Tujuh. Kemudian kepada masyarakat Kepulauan Babel mari bersama berjuang dengan cara yang damai dan tidak menimbulkan konflik.
Sementara Datuk H. Marwan menyatakan bahwa perubahan status Pulau Tujuh oleh Menteri Dalam Negeri menjadi pertanyaan besar.
“Menurut undang-undang nomor 27 tahun 2000, Pulau Tujuh masuk dalam wilayah Bangka Belitung, tapi anehnya Menteri Dalam Negeri tiba-tiba mengubahnya,” ujarnya.
Atas hal tersebut, Ketua MABMI Bangka Belitung, H Marwan juga menjelaskan keputusan Kemendagri yang mengubah status Pulau Tujuh tidak sinkron dengan undang-undang yang mengatur tentang batas wilayah.
“Kepmendagri sudah tidak sinkron lagi dengan undang-undang yang mengatur tentang batas wilayah. Seharusnya Kepmendagri harus merujuk pada undang-undang, bukan bertentangan dengannya,” imbuh Haji Marwan.
Oleh karenanya, Ketua MABMI juga mengajak Masyarakat Bangka Belitung, untuk memberikan dukungan penuh kepada Gubernur Hidayat Arsani dalam rencana melakukan perjuangan Pulau Tujuh yang sekarang masuk wilayah Kepri.
Meski demikian Ketua MABMI mengingatkan selain berjuang melalui pendekatan yuridis Struktural yang akan dilakukan oleh Gubernur, jangan lupa berjuang melalui pendekatan Kultural.
“Karena faktor pendekatan kultural ini juga sangat penting dan tidak boleh dikesampingkan”, tandasnya.
(Hairul Anwar Al-ja’fary)
