.
Cakrawalanational.news–Prabumulih, Belum usai polemik utang pembelian obat senilai Rp 18 miliar, kini RSUD Prabumulih kembali diterpa skandal baru yang membuat para tenaga kesehatan (nakes) resah. Masalah terbaru menyangkut pencairan tunjangan kinerja (tukin) jasa medis dari klaim BPJS Kesehatan yang tidak kunjung dibayarkan dan belakangan diwajibkan melalui rekening tertentu.
Sebelumnya, pencairan tukin jasa medis biasanya dilakukan secara manual atau ditransfer ke rekening gaji nakes yang umumnya menggunakan Bank Sumsel Babel (BSB). Namun, aturan baru mengharuskan penggunaan rekening tertentu yang menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan pegawai RSUD.
Viral di Medsos, Nakes Ungkap Kekecewaan
Isu ini mencuat ke publik setelah keluhan para nakes viral di media sosial. Salah satu unggahan menyebut nama Wali Kota Prabumulih H Arlan (Cak Arlan) dan Wakil Wali Kota Franky Nasril S.H, M.M, (Bang Franky) untuk menindaklanjuti keresahan pegawai RSUD.
“Meminta agar Cak Arlan dan Bang Franky menindaklanjuti keluhan nakes akibat skandal RSUD Prabumulih kembali terkuak atas pencairan tukin jasa medis BPJS,” tulis salah satu nakes di akun media sosialnya.
Tunggakan 4 Bulan, Tukin Terakhir Cair untuk Desember 2024
Selain soal rekening tertentu, skandal ini semakin pelik karena pencairan tukin jasa medis BPJS telah menunggak hingga empat bulan. Informasi yang diterima menyebutkan, terakhir tukin cair adalah untuk bulan Desember 2024. Padahal, seharusnya April 2025 sudah dibayarkan.
“Tukin jasa medis terakhir cair untuk bulan Desember. Sejak Januari sampai April 2025 belum dibayar. Ini hak kami, dan kami sudah menjalankan kewajiban melayani pasien dengan baik,” ungkap salah satu nakes kepada awak media, enggan disebutkan namanya.
Tukin jasa medis BPJS menjadi salah satu tambahan penghasilan penting bagi para tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien peserta BPJS. Penundaan pembayaran yang berlangsung lama sangat dirasakan dampaknya, terutama bagi nakes yang menggantungkan penghasilan tambahan dari komponen ini.
Desakan untuk Evaluasi Direksi RSUD
Sejumlah nakes mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD, termasuk Direktur dan Bendahara rumah sakit.
“Kalau perlu, Direktur RSUD Prabumulih dan Bendaharanya diganti saja. Supaya sistem pembayaran tukin bisa berjalan lancar dan tepat waktu,” ujar salah satu pegawai yang merasa kecewa.
Harapan: Tukin Dibayar Penuh Tanpa Syarat
Para nakes berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap skandal ini. Mereka menginginkan agar seluruh tunggakan tukin jasa medis BPJS segera dilunasi tanpa syarat tambahan seperti pembukaan rekening baru atau prosedur administrasi yang dinilai membingungkan dan merugikan.
“Kami hanya ingin hak kami dibayarkan tepat waktu. Jangan sampai kejadian ini terus berulang. Pelayanan kami kepada masyarakat tidak pernah ditunda, jadi jangan tunda hak kami,” pungkas salah satu tenaga medis dengan nada kecewa.
(Red)
