.
Cakrawalanational News-Bali, Muh Haris, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, memimpin kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ke Kabupaten Buleleng, Bali, Kamis (22/5) kemarin, kunjungan tersebut untuk meninjau masalah literasi di daerah itu yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memahami isu strategis terkait kualitas pendidikan dasar dan menengah.
Dalam kunjungan kerja (Kunker) tersebut, BAM DPR RI melakukan audiensi dengan Gubernur Bali yang di wakili Sekertaris Daerah Bali, Bupati Buleleng, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten, serta jajaran Dinas Pendidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
BAM DPR RI menyoroti beberapa permasalahan yang ada, seperti halnya kemampuan literasi siswa, sebanyak 375 siswa SMP di Buleleng mengalami kesulitan membaca, yang menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem pendidikan.
Kebijakan kenaikan kelas otomatis, permasalahan ini menjadi sorotan dalam audiensi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan, kurangnya deteksi dini gangguan belajar seperti disleksia, kualitas pembelajaran di kelas awal perlu ditingkatkan. Dan peran orang tua dalam pendidikan anak perlu ditingkatkan serta sistem akreditasi yang belum mendorong mutu literasi secara menyeluruh.
“Perhatian serius harus diberikan pada permasalahan tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan strategis bagi BAM DPR RI dalam menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola pendidikan dasar dan menengah”, jelas Muh Haris.
“Ini bukan sekadar data statistik, lanjut Haris, tetapi menjadi indikator adanya persoalan struktural dalam sistem pendidikan kita. BAM hadir untuk mendengarkan langsung keluhan dan masukan dari lapangan agar bisa dirumuskan solusi yang tepat”, tambahnya lagi.
Dirinya juga menerangkan, jika kunjungan ini juga menggali bagaimana kearifan lokal dan budaya Bali dapat berperan dalam memperkuat sistem pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan zaman.
“Kami berharap hasil dari kunjungan ini bisa menjadi pijakan kuat dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil, berkualitas, dan merata, tidak hanya di Bali tapi juga di seluruh Indonesia,” tutup Muh Haris.
(Rudolf)
