.
Penulis: Belva Al Akhab
Cakrawalanational.news-Tempilang,Bangkabarat,
Hari Nelayan Nasional di Tempilang tahun ini jauh dari nuansa perayaan. Di tengah aktivitas tambang yang terus berlangsung di Pantai Pasir Kuning, Wakil Ketua HNSI Bangka Barat, Reza Ardiansyah, melontarkan kritik tajam terhadap dugaan praktik penyelundupan timah yang dinilai merugikan nelayan dan merusak tata kelola sumber daya pesisir.
“Kalau laut diambil tanpa transparansi, maka nelayan hanya akan jadi penonton di rumahnya sendiri,” tegas Reza saat ditemui, Selasa (07/04/2026).
Aktivitas tambang yang tampak normal di permukaan justru menyimpan persoalan serius. Sejumlah ponton masih beroperasi, lalu lintas speed boat tetap berjalan, sementara dugaan timah yang tidak tercatat dalam sistem resmi terus menjadi sorotan. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar terkait pengawasan dan tanggung jawab.
Dalam kondisi tersebut, nelayan tetap melaut. Namun, mereka kini harus berbagi ruang dengan aktivitas industri yang tidak sepenuhnya jelas arah dan legalitasnya. Dampaknya mulai terasa hasil tangkapan menurun, wilayah tangkap menyempit dan ketidakpastian semakin tinggi.
Koordinator Nelayan Air Lintang dan Benteng Kota, Baidi, menyebut situasi ini sebagai bentuk ketidakadilan yang terus dibiarkan.
“Kalau tidak masuk laporan resmi, siapa yang bertanggung jawab? Kami yang kena dampaknya, tapi tidak pernah dilibatkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa nelayan tidak menolak tambang, tetapi menolak praktik yang tidak transparan.
“Kalau ini resmi, harus jelas. Kalau tidak, hentikan,” tambahnya.
Reza Ardiansyah menilai persoalan ini bukan sekadar aktivitas ilegal biasa, melainkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan sumber daya. Ia menyoroti adanya celah dalam pengawasan yang memungkinkan praktik penyelundupan terjadi.
“Ini bukan hanya soal tambang. Ini soal keadilan. Ketika tidak ada laporan, tidak ada pajak dan tidak ada tanggung jawab sosial, maka yang terjadi adalah ketimpangan,” katanya.
Ia juga mengkritik implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dinilai masih bersifat simbolik. Menurutnya, CSR harus diarahkan untuk pemulihan ekosistem dan penguatan ekonomi nelayan secara nyata.
Di sisi lain, Hari Nelayan Nasional yang seharusnya menjadi momentum penghormatan justru berubah menjadi ironi. Nelayan tetap bekerja di tengah tekanan lingkungan dan ekonomi, tanpa kepastian perlindungan.
Secara satir, kondisi ini memperlihatkan bagaimana laut diperlakukan dirayakan dalam pidato, tetapi diperebutkan dalam praktik. Nelayan disebut sebagai pahlawan pangan, namun sering kali diabaikan dalam distribusi manfaat.
Tanpa transparansi, aktivitas tambang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memutus rantai keadilan. Nelayan menanggung dampak, sementara keuntungan tidak pernah benar-benar kembali kepada mereka.
“Nelayan tidak butuh slogan. Mereka butuh kejelasan dan keadilan,” ujar Baidi.
Reza pun menutup dengan pernyataan yang menegaskan arah perjuangannya.
“Laut adalah masa depan. Tapi masa depan itu tidak akan ada kalau laut terus dikuasai tanpa kendali.” tutupnya.
Hari Nelayan di Tempilang akhirnya bukan sekadar peringatan, melainkan peringatan keras bahwa tanpa keberanian menindak praktik gelap seperti penyelundupan timah, laut akan terus menjadi ruang konflik, bukan ruang kehidupan.
(Red)
