.
Cakrawalanasional.news-Tapteng, Desakan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera merealisasikan penanganan dampak banjir di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, semakin menguat.
Aspirasi tersebut disampaikan oleh perwakilan 30 kepala keluarga (KK) dari Dusun III yang terdampak langsung bencana, dalam pertemuan bersama anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, A Basir Situmeang, Selasa (31/3/2026) pagi, di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, warga yang diwakili oleh Nurtemani Zega dan Indra H. Harefa turut didampingi D Herman Hulu beserta jajaran lainnya.
Warga menyoroti belum adanya kejelasan penanganan kerusakan rumah, meskipun sebelumnya Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, telah menyampaikan pernyataan tegas saat melakukan kunjungan ke lokasi pada 18 Februari 2026, yang juga telah diberitakan oleh sejumlah media sebelumnya.
Kala itu, gubernur menyatakan bahwa rumah yang telah dua kali terdampak banjir dengan ketinggian lumpur mencapai pinggang orang dewasa atau lebih dari satu meter, layak dikategorikan sebagai rusak berat.
Namun, lebih dari satu bulan setelah kunjungan tersebut, masyarakat menilai belum ada realisasi konkret di lapangan.
“Kami berpegang pada pernyataan gubernur. Kondisi yang kami alami juga terdokumentasi, termasuk dalam bentuk video. Namun hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut,” ujar perwakilan warga.
Selain menuntut kepastian status kerusakan rumah, warga juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap banjir yang terjadi berulang kali di wilayah mereka.
Sementara itu, Camat Badiri sebelumnya menjelaskan bahwa mekanisme pendataan kerusakan rumah dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan. Untuk kategori kerusakan di bawah 20 persen, bantuan akan dialihkan melalui skema Jaminan Hidup (Jadup).
“Untuk kerusakan di bawah 20 persen, akan diarahkan ke bantuan jaminan hidup sesuai ketentuan,” jelasnya.
Penjelasan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga. Mereka menilai akurasi data sangat krusial karena akan berdampak langsung terhadap jenis bantuan yang diterima.
Menanggapi aspirasi tersebut, A Basir Situmeang menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti melalui forum resmi lintas instansi.
Menurutnya, DPRD akan segera mengagendakan rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pihak kecamatan, serta pemerintah desa.
“Persoalan ini tidak hanya terjadi di satu titik. Ada lebih dari satu wilayah yang menyampaikan aspirasi serupa. Oleh karena itu, kami akan segera mengagendakan rapat dalam waktu dekat,” ujarnya.
Ia berharap melalui rapat tersebut dapat diperoleh kejelasan data, sinkronisasi kebijakan, serta solusi konkret bagi masyarakat terdampak.
Di sisi lain, upaya konfirmasi kepada Kepala BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah telah dilakukan oleh kru media, namun hingga berita ini ditayangkan belum diperoleh tanggapan resmi.
Kepala Desa Aek Horsik saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Baik, terima kasih informasinya, Pak. Saya konfirmasi dulu dengan kawan-kawan lainnya,” ujarnya.
Saat dimintai bantuan untuk menghubungi Camat Badiri, ia mengaku tidak memiliki kontak yang dimaksud.
“Mohon maaf, Pak, nomor camat tidak ada sama saya,” tambahnya.
Di tengah ketidakpastian yang masih berlangsung, warga Dusun III Desa Aek Horsik berharap pemerintah dapat bertindak cepat dan responsif agar penanganan pascabencana tidak berlarut-larut, serta memberikan kepastian terhadap kondisi hunian mereka. (Red)
