Example 728x250.

Kabupaten Basel Gelar Rakor Program MBG, Kelangkaan Bahan Baku Jadi Permasalahan Utama

banner 120x600

Cakrawalanational.news-Toboali, 4 Maret 2026 – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Gunung Namak, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Kegiatan yang dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Muhammad Zamroni, S.STP., dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait serta perwakilan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bangka Selatan.

Sebagian besar perwakilan SPPG menyampaikan keluhan yang sama terkait kelangkaan bahan baku dan tingginya harga komoditas pangan, yang menjadi hambatan utama pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, pemerintah daerah juga menerima berbagai keluhan dari sekolah dan masyarakat umum terkait implementasi MBG.


Dalam arahannya, Muhammad Zamroni menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan harapan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Hefi Nuranda, S.T., M.M., menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh, serta menyoroti mekanisme nota kesepahaman (MoU) dengan supplier yang seharusnya menjamin ketersediaan bahan baku. Ia juga mengingatkan perlunya evaluasi dan pembenahan sistem jika diperlukan, termasuk evaluasi terhadap supplier yang tidak memenuhi kewajiban.

Pada rapat tersebut juga ditetapkan dua kategori porsi makanan dengan struktur pembiayaan terukur:

– Porsi Kecil (Rp13.000 per porsi) untuk anak PAUD, TK, balita, dan siswa SD kelas 1-3, dengan rincian Rp8.000 untuk bahan baku, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk infrastruktur/sewa.

– Porsi Besar (Rp15.000 per porsi) untuk siswa SD kelas 4-6, SMP, SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui, dengan rincian Rp10.000 untuk bahan baku, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk infrastruktur/sewa.

Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi, memperbaiki sistem pengawasan, serta mengevaluasi mitra penyedia guna memastikan program MBG berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai harapan masyarakat.

(Ias)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *