.
Cakrawalanational.news–Jakarta, Polri terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Upaya tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini bertujuan mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai daerah.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, dan diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
“Rapat ini merupakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator dalam mengatasi kendala permodalan yang dihadapi kelompok tani (Poktan) jagung. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan perbankan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi nyata program ini telah dirasakan petani di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh modal usaha untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Sementara itu, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk mendukung ekosistem pertanian jagung.
Tidak hanya dari sisi permodalan, Polri juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga hasil panen. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan petani tidak terjebak menjual jagung kepada tengkulak dengan harga rendah. Sebagai langkah konkret, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang berpihak kepada petani.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung sesuai standar HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memutus mata rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu mengelola usaha pertaniannya secara mandiri, membayar kewajiban kredit tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Kasi Humas Polres Sibolga AKP Suyatno, menyampaikan informasi ini kepada kru Cakrawalanational.news pada Sabtu pagi (7/2/2026), lewat WhatsApp pribadi, menyebutkan bahwa Polri berharap melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional semakin kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.
(YAS/CNN)
