.
APBD Provinsi Babel 2026 total Rp2,1 triliun, menciut 400 miliar dari tahun 2025?
Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fraksi PDI Perjuangan, Imam Wahyudi, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel untuk melakukan tagging (penandaan) skala prioritas APBD yang harus dilaksanakan dan mana yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Pemprov harus menjelaskan kepada publik tentang tagging atau klasifikasi APBD yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan skala prioritas,” kata Imam Wahyudi, Jum’at (30/1/2026) di Ruangan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Babel.
Imam menjelaskan bahwa tagging adalah keharusan dari arahan pusat, APBD harus sesuai dengan kebutuhan daerah, seperti halnya di bidang kesehatan (stunting), pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan termasuk alokasi bencana yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kami ingin Pemprov lebih proaktif dalam menentukan kebutuhan daerah dan tidak hanya mengikuti tagging yang sudah ditentukan oleh pusat,” tegasnya.
Dalam pembahasan dengan mitra Komisi 3, termasuk Dinas PUPR, ESDM, DLH, Dinas Perhubungan, dan Bappeda, Imam menekankan pentingnya menentukan skala prioritas dan efisiensi dalam penggunaan APBD.
Pemprov Babel telah menerima alokasi APBD tahun 2026 dengan total Rp2,1 triliun, menciut 400 miliar dari tahun 2025. Namun, Imam khawatir jika tagging APBD tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, maka anggaran tersebut tidak akan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap Pemprov dapat menjelaskan dan memperbaiki tagging APBD agar sesuai dengan kebutuhan daerah. Kami akan terus memantau dan mengawasi penggunaan APBD untuk kepentingan masyarakat,” tutup Imam.
Selain itu, Imam juga menyinggung masalah royalti PT Timah ke daerah penghasil di Provinsi Babel, karena menurut penghitungan dan keputusan kemarin katanya Royalti timah naik dari 3% menjadi 7,5%. Kendati demikian, hingga sekarang Pemerintah Pusat tampaknya belum merealisasikan hal tersebut.
“Informasi terakhir yang sebelumnya tiga persen naik tujuh setengah persen, apakah hitungan pemerintah pusat itu dalam satu siklus satu tahun atau dua belas bulan atau tahun berjalan. Kalau dihitung-hitung berdasarkan laporan itu di atas satu triliun,” pungkasnya. (Hr)
