.
Dato’: Kalau tidak mampu jadi pemimpin, jangan jadi penghasut dan penghianat
Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, Tokoh Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dato’ Alam Pelawan Agus Adaw, menyoroti polemik penambangan timah di Babel yang memicu rencana demonstrasi masyarakat terhadap PT Timah pada Senin (6/10/25) akan datang. Dalam wawancara dengan Cakrawalanational.news di Kediamannya Bukitmerapin Pangkalpinang, Sabtu (4/10/25) Dato’ Alam Pelawan mempertanyakan peran pemimpin daerah dalam mengelola sumber daya alam Babel.
Menurut Dato’, tujuan Babel menjadi provinsi untuk mensejahterakan rakyat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan melakukan penambangan rakyat melalui regulasi yang jelas.
Meski demikian, Dato’ bingung mengapa masyarakat tiba-tiba melakukan demonstrasi ke PT Timah.
“Kok PT Timah disalahkan, ini tidaklah relevan,” tegasnya. Dato’ menilai bahwa pemimpin daerah seharusnya lebih proaktif dalam mengatur tata kelola timah di daerahnya masing-masing.
Dato’ juga menyoroti pernyataan Ketua DPRD Babel dan Gubernur Babel yang dianggap tidak konsisten dalam menangani masalah penambangan ilegal.
“Kalau sudah se-level kepala daerah itu harus punya inisiatif bersama-sama wakil rakyat membentuk Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) secepatnya,” katanya.
Dato’ menekankan bahwa pemimpin daerah harusnya menjadi contoh bagi rakyatnya dan memberikan solusi yang jelas dalam mengelola sumber daya alam khususnya timah.
“Jangan menjadi provokator rakyatnya,” tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Dato’ juga menceritakan tentang perjuangannya dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Babel ketika resmi terbentuk pada 21 November 2000, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Namun perjuangan masyarakat Babel untuk menjadi provinsi sendiri kata Dato’ tidaklah mudah. Mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat.
“Sudah 25 tahun masyarakat Babel diberikan leluasa untuk menambang timah demi memenuhi kebutuhan hidup, mulai diterbitkannya Perda dari Pak Eko Maulana saat itu”, kata Dato.
Bahkan, terang Dato’ banyak masyarakat yang telah menjadi kaya karena timah.
“Yang tadinya tidak mampu beli sepeda, sekarang bisa beli sepeda, dulu tidak mampu beli motor, sekarang sudah mampu bahkan beli mobil dan buat rumah megah, itu karena timah,” ungkap Dato’.
Terlepas dari itu, Iapun mengkritik pemimpin di Babel yang tidak mampu menjadi pemimpin rakyat.
“Kalau tidak mampu jadi pemimpin, jangan jadi penghasut dan penghianat,” katanya lugas.
Lebih jauh Tokoh Presidium ini katakan agar para kepala daerah di Babel dapat menjadi gentleman dan bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang jelas dan adil bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam Babel.
“Harusnya pemimpin seperti para bupati dan gubernur bicara langsung dengan rakyatnya, ikak jangan demo, datanglah ke tempat pemimpinnya, ape kira-kira keinginan masyarakatnya, berdialog Insyaallah ada titik temu,” imbuhnya.
Dengan demikian Dato’ menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam.
“Beritahu ke masyarakat, kalau ikak menambang tidak ada ijin, tidak ada KP jelas itu pelanggaran,” tegas Datu’ Alam Pelawan.
Oleh sebab itu Datu’ berharap agar para pemimpin di Babel dapat bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang jelas dan adil bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam Babel sehingga suasana menjadi tertib, aman dan damai.
(Pr)
