.
Cakrawalanatuonal.news-Padang Pariaman, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, melakukan kunjungan kerja ke Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (23/9). Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung kinerja pelayanan sekaligus mencari terobosan baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pertemuan, Muhidi menekankan pentingnya inovasi pelayanan pajak, salah satunya lewat wacana pembentukan SAMSAT Nagari. Menurutnya, langkah ini akan mempermudah masyarakat yang terkendala jarak dalam mengakses layanan pajak.
“Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kita harus memaksimalkan potensi PAD yang ada. Dengan begitu, program pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa berjalan optimal,” tegas Muhidi.
Selain pajak, Muhidi juga menyoroti pemanfaatan aset daerah untuk menambah PAD melalui skema kerja sama penyewaan, pola Build Operate Transfer (BOT), maupun model lainnya. Ia menekankan perlunya penanganan tambang liar yang berdampak pada kerusakan jalan dan lingkungan.
“Persoalan ini membutuhkan koordinasi optimal dengan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi tidak bisa berjalan sendiri,” ujarnya.
Muhidi juga menyinggung soal penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi legalisasi tambang rakyat. Namun, hal ini perlu regulasi jelas serta koordinasi hingga pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD berharap realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Pariaman yang saat ini baru 70 persen bisa ditingkatkan. Ia menyambut baik rencana penguatan program Samsat Nagari hasil diskusi dengan pihak terkait.
Kepala SAMSAT Pariaman, Rianda Putra, menyatakan, pengembangan Samsat Nagari bisa didorong melalui alokasi dana opsen pajak kabupaten/kota. “Jika pengusulan ini direalisasikan tahun depan dengan dukungan Pemprov, tentu akan mempermudah layanan pajak. Semua usulan peningkatan PAD melalui PKB juga kami terima, termasuk gagasan penggratisan biaya balik nama kendaraan. Namun yang gratis hanya administrasi, bea balik nama tetap ada,” jelasnya.
Rianda juga menyinggung kendala keterlambatan distribusi pelat nomor kendaraan akibat pencetakan yang masih terpusat di Padang. Meski begitu, pihaknya berkomitmen memperbaiki pelayanan agar kesadaran masyarakat membayar pajak yang kini 70,6 persen bisa terus meningkat.
Kunjungan kerja ini turut didampingi Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, Kasubag Humas Protokol DPRD Sumbar, Dahrul Idris, serta disambut langsung Kepala SAMSAT Pariaman, Rianda Putra, bersama Kasat Lantas Polres Padang Pariaman, Rudi.
(Ril)
