.
Heru: Kami para penambang minta perlindungan kepada wakil rakyat yang ada di DPRD ini
Cakrawalanational.news-Pangkalpinang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya menekankan pentingnya duduk bersama semua pemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan tambang rakyat dan penolakan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Hal ini disampaikan usai menerima aspirasi ratusan masyarakat di ruang rapat paripurna kantor DPRD Babel pada Rabu (10/9/2025).
Menurut Didit, keresahan yang disuarakan penambang rakyat tidak boleh dipandang sebelah mata. DPRD tetap menjadi wadah terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutannya, namun penyelesaian tidak bisa dilakukan sepihak.
“Harapannya semua pihak duduk satu meja, baik Gubernur, PT Timah, DPRD maupun Forkopimda. Akar masalah ini tidak bisa ditarik ke DPRD saja, karena penyelesaian butuh kebersamaan,” ujar Didit.
Didit menambahkan bahwa kehadiran masyarakat di gedung DPRD menunjukkan bahwa lembaga legislatif masih dipercaya sebagai penyambung lidah rakyat.
“Kalau mereka datang ke sini artinya masih percaya dengan DPRD, daripada tidak datang sama sekali. Ini menjadi tanggung jawab moral bagi kami,” jelasnya.
Dengan demikian lanjutnya, DPRD akan mengawal seluruh aspirasi masyarakat, termasuk tuntutan percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) hingga sikap penolakan terhadap HTI.
Oleh sebab itu Didit menekankan, bahwa isu tambang dan HTI membutuhkan langkah konkret pemerintah daerah hingga pusat.
“Momentum ini seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pihak agar memperbaiki pola kebijakan dan tidak lagi menempatkan rakyat kecil sebagai pihak yang dirugikan,” tukas Didit.
Sementara dalam aksi tersebut, masyarakat menyuarakan delapan tuntutan, termasuk desakan agar harga timah dinaikkan dan penghentian razia tambang rakyat.
“Kami para penambang minta perlindungan kepada wakil rakyat yang ada di DPRD ini,” ujar Heru sembari mengatakan hampir tiga minggu tidak bisa bekerja karena takut ditangkap dan tidak ada yang membeli timah mereka.
Oleh karenanya Ia berharap para pemangku kebijakan, termasuk Ketua DPRD, Gubernur Babel, dan Kapolda Babel, dapat menghentikan razia tambang dan tidak melakukan tindakan represif terhadap penambang rakyat.
“Teruntuk Gubernur, Kapolda, dan Ketua DPRD, tolonglah rakyat Babel ini,” pintanya.
Selain itu Ia meminta agar kolektor timah dapat membeli timah dengan harga yang pantas dan tidak menekan penambang.
“Hentikan razia tambang, kami ingin kerja, biarkan kami menikmati hasil bumi daerah kami tercinta,” tambahnya.
Permintaan ini menegaskan dua masalah utama yang dihadapi para penambang, yaitu ancaman penangkapan dan rendahnya harga beli timah oleh kolektor.
Dengan kondisi ini, para penambang berharap ada solusi nyata dari pemerintah agar mereka bisa bekerja kembali dan mendapatkan penghasilan yang layak.
Disisi lain DPRD Babel telah menyiapkan langkah koordinasi dengan kementerian terkait untuk menyuarakan aspirasi penolakan masyarakat terhadap HTI. (Pr/CNN)
