.
Cakrawalanational.news-Jakarta, Senator asal Bangka Belitung, Dinda Rembulan Emron, mendesak Kementerian Kehutanan RI meninjau kembali izin konsesi PT Hutan Lestari Raya (HLR). Desakan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Menurut Dinda, keberadaan PT HLR di Bangka Belitung sejak 2017 justru menimbulkan konflik sosial dan lingkungan. Perusahaan tersebut diketahui memegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas ±35.000 hektar dengan masa izin 60 tahun.
“Masa izin 60 tahun ini minim sosialisasi, membuat masyarakat gaduh. Banyak warga tidak tahu tanahnya masuk konsesi. Dampak lingkungan pun muncul hingga berujung aksi demo,” tegasnya.
Dinda menjelaskan, lahan yang masuk dalam konsesi mencakup kebun lada, padi, serta lahan pangan lain yang digarap turun-temurun masyarakat. Bahkan, terdapat tanah adat yang ikut dicaplok untuk HTI, padahal aturan jelas melarang pencaplokan tanah adat.
Karena banyaknya keluhan, ia meminta Kementerian Kehutanan meninjau ulang izin PT HLR sekaligus mempertimbangkan pengalihan sebagian areal HTI ke dalam program TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria). “Program TORA bisa menjadi solusi agar lahan kembali dikelola masyarakat. Saya berharap tidak hanya di Bangka Selatan, tetapi seluruh wilayah Babel yang masuk konsesi bermasalah bisa dialihkan melalui mekanisme yang benar,” jelasnya.
Lebih jauh, Dinda mengingatkan keterbatasan daratan di Bangka Belitung yang merupakan provinsi kepulauan dengan laut lebih luas dibanding daratan. Karena itu, menurutnya penetapan kawasan hutan di daerah harus dilakukan lebih bijak.
Dalam RDP tersebut, pihak Kementerian Kehutanan menghadirkan 10 pejabat eselon, terdiri atas dua staf ahli menteri, enam direktur, dan dua kepala bagian.
(Ril)
