Example 728x250.

Siapa Bilang Dukun Tak Boleh Bicara?

banner 120x600

Oleh: Dato’ Marwan Al-Ja’fary, DPMP
Ketua MABMI Kepulauan Bangka Belitung Panghulu Adat Negeri Serumpun Sebalai

Cakrawalantional.news-Sungailiat, Dalam negara demokrasi, semua orang punya hak bicara. Tak peduli apakah ia pengusaha, petani, nelayan, guru ngaji, dukun kampung, dan sebagainya. Semua adalah anak negeri, pemilik sah dari tanah yang disebut Republik Indonesia.

Namun hari ini, kita dikejutkan oleh pernyataan seorang anggota DPRD yang secara tak langsung merendahkan suara forum perdukunan di Belitung. Seolah-olah para dukun tidak berhak menyampaikan pandangan terhadap situasi negeri. Seolah-olah hanya elite dan penguasa yang boleh bicara tentang masa depan daerah ini.

Kami ingin bertanya:
Apakah ketika seorang dukun bicara soal ketenteraman batin masyarakat, lalu dia harus dibungkam?
‘Apakah ketika suara rakyat datang dari tempat yang tak lazim, bukan hotel, bukan lobi kekuasaan, tapi dari balai adat atau pondok bambu, maka ia tak layak didengar?

Pernyataan semacam ini bukan sekadar melecehkan profesi atau kepercayaan, tapi juga mencederai akar budaya Melayu itu sendiri. Sebab dalam adat kami, definisi dukun bukan hanya untuk “penyembuh”, tapi juga penjaga harmoni. Mereka membaca tanda-tanda zaman dari gejala batin masyarakat. Mereka menjaga ruang batin yang tak bisa dijangkau oleh sistem birokrasi.

Banyak yang lupa, bahwa negeri ini dibangun bukan hanya oleh tangan para politisi, tapi juga oleh doa para tetua, oleh petuah para orang tua, yang disampaikan dalam bahasa langit dan bumi. Negeri ini berdiri bukan di atas beton dan kertas, tapi di atas rasa percaya: bahwa suara siapa pun berharga.

Dalam adat Melayu, ‘adab lebih tinggi daripada jabatan’.

Boleh saja seseorang duduk di kursi DPRD, tapi jika lidahnya mencederai masyarakat, maka jabatannya tak lebih mulia dari tongkat kayu para dukun kampung.

Kami, di MABMI, tidak sedang membela kelompok tertentu. Kami sedang membela hak setiap anak negeri untuk bicara.

Kami ingin mengingatkan:

Jangan menjadikan jabatan sebagai tameng untuk merendahkan rakyat.

Jangan lupa, kekuasaan itu pinjaman. Tapi rasa hormat dari rakyat, itu warisan.

Sudah saatnya para wakil rakyat kembali belajar tentang adat, budaya, dan adab. Jika tidak tahu, belajarlah. Jika keliru, mintalah maaf. Sebab kehormatan itu bukan tentang menang dalam debat, tapi tentang keberanian untuk merendah di hadapan kebenaran.

Dan hari ini, kebenaran itu datang dari kampung. Dari para dukun yang masih menjaga langit negeri ini agar tetap teduh.

 

Editor: Hairul Anwar Al-ja’fary 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *