.
Cakrawalanational.news-Prabumulih, Tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Prabumulih tengah dilanda keresahan. Mereka menerima informasi bahwa pembayaran jasa medis pendingan BPJS menjadi hak mereka terancam dihapuskan.
Rencana tersebut diduga merupakan kebijakan Direktur RSUD Prabumulih, drg Sriwidiastuti, alasan bahwa dana tersebut akan dialihkan membayar utang pembelian obat-obatan nilainya mencapai belasan miliar rupiah.
Diketahui, pendingan jasa medis dari klaim BPJS kepada nakes belum dibayarkan sejak Juli 2024, atau hampir satu tahun terakhir. Hal ini memicu penolakan keras dari para nakes, menuntut hak mereka tetap dibayarkan sesuai dengan aturan.
“Itu hak kami, jangan dihapus. Apa pun alasannya, itu hasil dari kerja keras kami,” tegas salah satu narasumber dari lingkungan RSUD Prabumulih, enggan disebutkan namanya.
Ia menilai, persoalan utang rumah sakit merupakan tanggung jawab manajemen, dan tidak seharusnya dibebankan kepada nakes.
“Jangan karena kesalahan manajemen, kami yang jadi korban. Jangan gunakan uang jasa medis nakes untuk bayar utang obat,” sambungnya.
Seorang pejabat internal RSUD Prabumulih juga enggan diungkap identitasnya membenarkan adanya informasi tersebut, meski tidak sepenuhnya. Ia menegaskan bahwa pihak rumah sakit saat ini tengah berupaya memperjuangkan agar jasa medis pendingan BPJS tetap dibayarkan kepada nakes.
“Kami sedang upayakan agar ke depan pembayarannya bisa lebih teratur, bahkan bisa dibayarkan sebulan sebelum jadwal rutin. Misalnya jasa medis BPJS seharusnya dibayar Mei 2025, kami usahakan sudah dibayarkan sejak April,” jelasnya.
Ia juga membenarkan bahwa saat ini Direktur RSUD Prabumulih menghadapi tantangan karena adanya perombakan besar di jajaran manajemen Wako Prabumulih, Cak Arlan, bersama Wawako, Bang Franky.
“Manajemen lama sudah dirombak total, dan saat ini kebijakan ada tidak bisa serta-merta dijalankan. Namun kami mendukung penuh program perubahan dicanangkan Cak Arlan dan Bang Franky, demi meninggalkan pola lama yang tidak efektif,” pungkasnya.
(Red)
