.
Cakrawalanational.news-Sungaiselan, Pulau Nangka yang masuk dalam wilayah Desa Tanjungtedung, Sungaiselan, Bangka Tengah di Kepulauan Bangka Belitung (KBB) semakin menegaskan dirinya sebagai parameter politik elektoral. Bukan hanya pada level kabupaten dan provinsi, tapi juga nasional. Dalam beberapa kali pemilihan presiden, pasangan yang unggul di Pulau Nangka terbukti unggul pula secara nasional. Fenomena ini selaras dengan apa yang dalam tradisi politik Amerika disebut sebagai “bellwether”.
Secara harfiah, “bellwether” berarti domba jantan yang dipasangi lonceng di lehernya. Domba ini menjadi penunjuk arah dan pemimpin kawanan.
Dalam politik, istilah “bellwether” digunakan untuk wilayah yang hasil pemilihannya sering kali mencerminkan hasil pemilihan secara nasional. Di Amerika Serikat, Ohio dikenal sebagai “bellwether state” karena selama puluhan tahun selalu memilih kandidat presiden yang kemudian menang di tingkat nasional.
Pulau Nangka tentu bukan Ohio. Ia juga bukan berada di tengah peta Indonesia. Tapi dari Selat Bangka, pulau kecil ini menyuguhkan konsistensi kemenangan politik yang menakjubkan. Dalam Pilgub Kepulauan Bangka Belitung 2024, pasangan Hidayat Arsani–Hellyana yang menang di Pulau Nangka, akhirnya juga menang di tingkat provinsi. Demikian pula dalam Pilpres 2024: Prabowo Subianto, yang meraih suara mayoritas di Pulau Nangka, akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
Awalnya ini mungkin tampak seperti kebetulan. Tapi setelah berulang kali terbukti, mulai muncul kesadaran bahwa Pulau Nangka memiliki semacam naluri politik kolektif—atau bahkan daya isyarat elektoral yang khas. Di sinilah politik dan kebudayaan saling bertaut, memperkuat makna suara rakyat sebagai suara sejarah.
Salah satu sosok sentral dalam narasi kebudayaan Pulau Nangka adalah Datuk Panghulu Haji Marwan Al Ja’fari, DPMP. Ia bukan politisi, juga bukan kelahiran Pulau Nangka. Namun leluhurnya, Syekh Ja’far Siddiq dimakamkan secara keramat di pulau tersebut. Dari nama itulah ia mengambil identitas kekerabatannya: Al Ja’fari. Di kalangan para aktivis budaya dan adat, Haji Marwan sering dijuluki—meski tidak resmi—sebagai “kuncen Pulau Nangka”, karena kedekatannya secara spiritual dan historis dengan masyarakat di sana.
Dalam pilkada terbaru, Haji Marwan secara terbuka berseberangan dengan Erzaldi Rosman, petahana gubernur yang juga ketua partai level provinsi. Erzaldi bahkan berpasangan dengan putra tokoh hukum dan politik nasional, Yusril Ihza Mahendra. Namun, kekuatan simbolik dan moral yang melekat pada Haji Marwan di Pulau Nangka tak bisa ditandingi Erzaldi. Erzaldi kalah di Pulau Nangka, dan akhirnya kalah pula di Kepulauan Bangka Belitung.
Kini, kekuatan simbolik itu memasuki babak baru. Insya Allah, pada 28 Juni 2025 mendatang, bertepatan dengan momen Tahun Baru Hijriyah, akan digelar hajatan adat: Mutong Sapi. Acara ini digelar dalam rangka syukuran atas kemenangan Datuk Panghulu Haji Marwan di pengadilan, dalam kasus “Tanam Pisang Tumbuh Sawit” beberapa waktu lalu. Selain itu juga untuk melengkapi syarat adat bagi Haji Marwan dalam menyandang peran sebagai Panghulu Adat Melayu Negeri Serumpun Sebalai.
Dalam tradisi Melayu, “mutong sapi atau kerbau” bukan sekadar penyembelihan. Ia adalah ritual legitimasi adat, penanda bahwa seseorang yang akan naik ke tangga adat tertentu, telah siap memikul amanah budaya.
Pulau Nangka, lokasi “Mutong Sapi” itu, kini dan kelak bukan hanya sebuah titik di peta. Ia adalah pulau lonceng, atau lebih tepatnya pulau beduk dalam budaya Melayu. Ia adalah tempat suara masyarakat kerap menjadi pertanda suara yang lebih luas. Dan beduk itu kini tak hanya bertalu untuk politik, tetapi juga untuk budaya, kearifan, dan keberanian menapaki jalan yang benar. (Red)
