.
Cakrawalanational.news-Padang, DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendesak Pemerintah Provinsi memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjaga keberlangsungan pembangunan di tengah krisis keuangan yang makin mengkhawatirkan.
Ketua Sementara DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, menegaskan hal tersebut saat memimpin rapat Komisi III DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), baru-baru ini.
“Keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Sumbar kehilangan sekitar Rp400 miliar dari opsen pajak, ditambah Rp200 miliar akibat penurunan tarif pajak BBKB dari 10 persen menjadi 7,5 persen,” ujarnya.
Ia menyebut, total potensi pendapatan yang hilang tahun ini mencapai Rp800 miliar, termasuk dari penurunan dana transfer pusat seperti DAU dan DAK. Jika tak segera diantisipasi, kata Evi, kondisi ini akan berdampak langsung pada terhambatnya program pembangunan dan penurunan kesejahteraan masyarakat.
Pajak Rendah, Potensi Tinggi
Evi juga menyoroti tingkat kepatuhan wajib pajak yang baru mencapai 58 persen. Menurutnya, ini mencerminkan masih banyak potensi PAD yang belum tergarap, terutama dari pajak kendaraan bermotor.
Ia mendorong Pemprov agar segera melakukan langkah-langkah konkret, seperti digitalisasi layanan pajak, sosialisasi berkelanjutan, serta pemberian insentif bagi wajib pajak patuh.
Gali Potensi Baru
DPRD juga menekankan pentingnya menggali potensi PAD baru yang sesuai dengan karakteristik daerah. Salah satu yang disoroti adalah sektor pariwisata laut.
“Kapal pesiar yang masuk ke perairan Sumbar bisa menjadi sumber pendapatan melalui retribusi. Potensi ini selama ini belum tergarap maksimal,” kata Evi.
Ia juga menyinggung kontribusi perusahaan-perusahaan besar, khususnya di sektor sawit, yang dinilai belum proporsional. DPRD meminta Pemprov melakukan pendekatan agar perusahaan berkontribusi lebih nyata terhadap fiskal daerah, tak hanya mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH).
Aset Daerah Belum Produktif
Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Daswanto, menambahkan bahwa banyak aset milik pemerintah provinsi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa aset yang disebutkan antara lain Padang Industrial Park (PIP), peralatan berat milik Pemprov, serta lahan di Air Runding, Pasaman.
“Aset-aset ini punya potensi ekonomi besar. Jika dikelola profesional, bisa jadi sumber PAD baru,” ujarnya.
Hindari Pola Lama
Evi menekankan bahwa pertemuan DPRD dan TAPD harus menghasilkan solusi nyata, bukan sekadar forum formalitas.
“Kalau kita hanya mengandalkan pola lama, APBD kita akan terus melemah. Perlu strategi baru yang fokus pada penguatan PAD dan penciptaan sumber pendapatan alternatif,” tegasnya.
(Ril)
