.
Cakrawalanational.news– Tanjungpandan, Belitung. Senin, 19 Mei 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Belantu Mendanau, dan Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung (Babel) menggelar kegiatan sosialisasi penatausahaan hasil hutan dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan di Grand Hatika Hotel Tanjungpandan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial (PS).
Plt Kepala UPTD KPHL Belantu Mendanau, Jookie Febriansyah, S.I.Kom., mengungkapkan keprihatinan atas maraknya pembukaan lahan dan penanaman sawit ilegal di kawasan hutan negara. Kegiatan ini difokuskan pada penindakan terhadap perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan hutan, namun berada dalam konsesi izin HTI, HTR, HKM, LPHD, dan BUMDES. Penjelasan diberikan kepada para petani sawit dan kelompok tani yang telah terdaftar dalam konsesi izin.
Tokoh perhutanan sosial, Fedy Ilhamsyah, SIP, dan Penyuluh Kehutanan, Tarya, SHut, didampingi PLH Kadis Kehutanan Provinsi Babel, Bambang Trisula, SHut, juga turut memberikan penjelasan. Sekitar 100 peserta dari kelompok tani hadir dalam kegiatan ini.
Jookie menambahkan bahwa KPHL Belantu Mendanau tengah membahas persoalan sawit yang berada di luar izin konsesi, baik di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Kerjasama dengan Kementerian Kehutanan tengah diupayakan untuk mencari solusi, baik berupa penyitaan lahan maupun solusi alternatif lainnya. Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat berkebun dengan nyaman tanpa terjerat hukum.
Program Perhutanan Sosial dijelaskan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari, yang melibatkan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga lingkungan, dan mendukung dinamika sosial budaya.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan PNBP Kehutanan melalui peningkatan pemantauan, pengembangan sistem informasi, dan penyempurnaan regulasi. Yoyon, Humas KPLH Belantu Mendanau, menekankan pentingnya kepatuhan pemegang izin kehutanan terhadap regulasi yang berlaku untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan program Perhutanan Sosial.
Sebagai bentuk nyata kepedulian, Kejari Belitung memberikan bantuan bibit kelapa hibrida kepada masyarakat terdampak di Desa Tanjung Rusa melalui HKM Tanjung Rusa.
(Pit)
