.
Cakrawalanational News-Pangkalpinang, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, memastikan bahwa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan dipotong. Meski, pembayaran TPP tersebut mengalami penundaan.
Didit menekankan bahwa semangat dan peningkatan kinerja ASN sangat diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, terutama di Dinas Bakeuda Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung.
“Untuk TPP tidak ada pemotongan, tapi penundaan bayar. Namun, dengan catatan jika target kita terpenuhi. Jika tidak, Pak Sekda akan mengusulkan lagi. Maka, bekerja keraslah teman-teman ASN yang ada di Bakeuda Provinsi agar TPP tidak terpotong,” kata Didit dalam rapat Badan Anggaran bersama pihak eksekutif terkait efisiensi anggaran, Senin (5/5/2025).
Dalam rapat tersebut, Didit juga menyampaikan bahwa Bangka Belitung mendapatkan tambahan royalti sebesar 18 persen dari total 590 miliar rupiah yang masuk ke negara, yaitu sebesar 100,6 miliar rupiah. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan di Provinsi Bangka Belitung, termasuk rencana kebijakan pemutihan pajak kendaraan untuk meningkatkan pendapatan pajak di sektor tersebut.
“Negara mendapat 590 miliar rupiah, jadi Babel kita mendapatkan 18 persen, yaitu 100,6 miliar rupiah. 100 miliar rupiah pertama sudah disepakati untuk digunakan dalam proses pemutihan, kedua dari pajak penggunaan air bawah tanah, dan pajak-pajak wajib pungut,” jelas Didit.
Didit menambahkan bahwa setelah target diberikan, ASN diharapkan dapat bekerja dengan inovasi dan strategi untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan.
“Setelah diberikan target, kita akan lihat UPT ini bekerja atau tidak. Di sini kita butuh inovasi dan strategi bagaimana mengambil pajak,” tandasnya.
Selain itu, Didit mengungkapkan bahwa terdapat sisa anggaran sebesar 41,5 miliar rupiah dari penghematan biaya Pilkada, yang terdiri dari penghematan dari KPU sebesar 37 miliar rupiah dan Bawaslu sebesar 4,5 miliar rupiah. Sebagian dari sisa anggaran ini akan dialokasikan untuk membantu pelaksanaan pilkada ulang di beberapa daerah, dengan alokasi 6 miliar rupiah.
“Dari jumlah 6 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pilkada ulang itu, untuk Kabupaten Bangka 3,5 miliar rupiah, Pangkalpinang 2,5 miliar rupiah”, pungkasnya. (Red/CNN)
