.
Cakrawalanational News-Pangkalpinang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah mengambil langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dengan mengesahkan rekomendasi-rekomendasi strategis terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Babel akhir Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna yang digelar pada Kamis (17/4/2025) ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Babel untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa mendatang.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Babel. Salah satu isu yang paling menonjol adalah efisiensi anggaran, di mana DPRD menemukan adanya sisa anggaran yang cukup signifikan mencapai Rp. 39.441.191.674,5 dari total anggaran Rp. 877.634.049.578 dengan realisasi 94,12%. Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada potensi kurang optimalnya perencanaan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita berharap Pemerintah Provinsi Babel dapat menyusun perencanaan yang lebih matang dan realistis, dengan mengedepankan program/kegiatan yang urgen, strategis, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD,” ujar Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya.
Disamping itu DPRD juga menekankan pentingnya filterisasi konten lokal yang sensitif di ranah digital dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan relevansi program dengan kebutuhan masyarakat.
Terlepas dari itu, DPRD juga merekomendasikan kerjasama yang lebih intensif dengan daerah lain melalui berbagai strategi untuk menarik minat di sektor pariwisata, investasi, dan peningkatan ekonomi daerah.
Dalam bidang pendidikan, DPRD merekomendasikan adanya kebijakan yang meregulasi terkait honorarium tenaga pendidik non-ASN yang belum terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN), agar dapat dibayarkan melalui APBD dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Kita berharap Pemerintah Provinsi Babel dapat memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tambah Didit.
Dengan adanya rekomendasi-rekomendasi ini, Didit harapkan Pemerintah Provinsi Babel dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“DPRD Babel berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendukung Pemerintah Provinsi Babel dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan transparan”, pungkas Didit.
(Rd/CNN)
