.
Cakrawalanational News-Manado, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera menerbitkan peraturan pemerintah terkait pertambangan rakyat. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi pertambangan rakyat yang selama ini kerap dianggap ilegal.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyatakan bahwa regulasi ini akan segera diterbitkan setelah Lebaran tahun ini.
“Setelah peraturan pemerintahnya keluar, gubernur dapat segera menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah untuk Wilayah Pertimbangan Rakyat (WPR),” jelas Suparwoto.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyambut baik inisiatif ini dan mengapresiasi dukungan Komisi XII DPR RI serta kementerian terkait.
“Pertemuan hari ini sangat produktif karena mengarah pada regulasi yang pro-rakyat, sekaligus memastikan pertambangan berjalan sesuai aturan lingkungan,” ujarnya.
Yulius Selvanus juga menegaskan dukungannya terhadap aspirasi Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Ratatotok, yang selama ini memperjuangkan hak-hak pekerja tambang rakyat.
“Regulasi yang sesuai dengan kondisi Sulut akan segera diterbitkan,” tegas Yulius.
Dengan adanya regulasi ini, tidak hanya pertambangan rakyat di Sulawesi Utara yang akan terbantu, tetapi juga seluruh pelaku tambang rakyat di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sektor pertambangan yang lebih teratur, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (Debby/CNN)
