.
Cakrawalanational News-Pangkalpinang Menindaklanjuti indikasi, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) warga Indonesia di Negara tetangga, Rombongan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikomandoi Didit Srigusjaya berencana mengunjungi Kementerian Luar Negeri mempertanyakan nasib warga Bangka Belitung yang terjebak di Myanmar, saat konferensi pers, Senin (10/3) di Gedung DPRD Babel.
Menurut Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, rombongan akan meminta informasi tentang jumlah warga Bangka Belitung yang ada di sana dan bagaimana kondisi mereka.
“Dalam waktu dekat ini kami akan ke kementerian luar negeri, mempertanyakan tentang informasi itu, kira-kira ada berapa masyarakat Bangka Belitung yang ada di sana,” kata Didit.
Didit juga menjelaskan bahwa biaya pemulangan akan dibagi dua. Pemerintah pusat akan menanggung biaya dari Myanmar ke Jakarta, sementara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menanggung biaya dari Jakarta ke Bangka Belitung.
“Dari Jakarta ke Bangka Belitung menjadi tanggung jawab pemerintah Bangka Belitung,” jelas Didit.
Saat ini, diperkirakan sekitar 75 orang yang terjebak, dengan biaya pemulangan sekitar Rp 150 juta.
Didit berharap pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini, terutama karena menyangkut tindak pidana perdagangan orang di negara asing.
Didit juga mengatakan bahwa ia akan menemui Gubernur Bangka Belitung hari ini untuk mempersiapkan rencana pemulangan. Ia berharap bahwa pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini dan membantu warga Bangka Belitung yang terjebak di Myanmar. (Hr/CNN)
