.
Cakrawalanational News-Pangkalpinang, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bangka Belitung mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan ‘nota protes’ terkait surat edaran Gubernur Bangka Belitung Nomor 903 tanggal 11 Februari 2025.
Surat edaran tersebut menghapus belanja paket kegiatan meeting dan mengalihkannya ke tempat pemerintah atau melalui virtual. Akibatnya pendapatan para pengusaha hotel di Babel bisa mengalami penurunan.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta menyatakan bahwa surat edaran tersebut merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, Jum’at, 21 Februari 2025 di Kantor DPRD Babel saat dengar pendapat dengan pihak PHRI.
Namun, Edi menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti menghilangkan atau menghapus kegiatan dinas yang bersifat meeting atau seminar di hotel-hotel tetapi melakukan penghematan anggaran agar tepat sasaran.
Dengan demikian, kata Edi efesiensi pada kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersifat serimonial, rapat-rapat dan seminar di Hotel bisa dilakukan, hanya saja dikurangi.
“Inpres itu bukan berarti menghapus tetapi efisiensi, saya berharap Pj.Gubernur harus revisi surat edaran tersebut”, tandas Edi.
Perwakilan PHRI Babel, Wendo Irawanto mengungkapkan kegelisahan para pengelola hotel di Bangka Belitung, karena sumber pendapatan mereka yang signifikan adalah dari kegiatan pemerintah.
“Destinasi pariwisata kita disini belum berjalan maksimal, jadi saat ini memang hidupnya dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, mulai pusat, daerah provinsi, kabupaten dan kota”, papar Wendo.
Ia berharap kebijakan Gubernur dapat ditinjau ulang dan direvisi sehingga ada kegiatan yang menjadi pemasukan pengelola hotel meskipun tak maksimal seperti biasanya. (Rd/CNN)
