.
CNN–Pangkalpinang, Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pagelaran pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 nanti.
Digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dari 38 Provinsi se-Indonesia tersebut diprediksi banyak incumbent yang akan maju menjadi calon kepala daerah. Dan, bisa dipastikan elektabilitas mereka lebih tinggi daripada bakal calon yang lainnya karena sudah mempunyai capital social (media sosial) yang kuat dan bisa memegang kendali kebijakan di daerah tersebut.
Tingginya angka elektabilitas memang selalu menjadi rujukan penting bagi partai politik dalam menentukan calon yang akan diusungnya. Akan tetapi, Ketika sudah menjabat sebagai kepala daerah, elektabilitas tidak bisa dijadikan patokan utama dalam mengukur kesuksesan kepala daerah dalam memimpin daerahnya karena sebagai kepala daerah sudah ada rambu-rambu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Terbukti yang terjadi saat ini adalah perkembangan di Kota Pangkalpinang yang dinilai belum ada perubahan secara signifikan.
“Meski dia elektabilitasnya tinggi dan terpilih menjadi kepala daerah atau walikota tapi tidak serta merta Ia bisa memimpin, karena pastilah setiap Kepala Daerah harus berdasarkan sistem pemerintahan yang telah diatur yakni undang-undang dan regulasi yang ditetapkan”, ungkap Salah satu Tokoh Presidium Bangka Belitung, Datuk Agus Adaw saat berbincang-bincang santai kepada Media Cakrawala Nationalnews, Sabtu, 20 Juli 2024 di Kediamannya Bukit Merapin Pangkalpinang.
Menurut beliau, menjadi ‘Bapak’ pembangunan seperti halnya membangun infrastruktur jalan, Saluran air, gedung-gedung mewah, taman cantik dan lain-lain dalam kota, bisa jadi merupakan kebijakan populis dan top yang dapat menghasilkan pujian instan dari masyarakat.
Padahal kata Datuk, ukuran ideal seorang kepala daerah atau pemimpin daerah itu adalah membuat kebijakan atau pembangunan yang berbasis pelayanan publik dan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) ataupun pendapatan asli daerah (PAD) yang menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang mensejahterakan rakyatnya.
“Terlepas dari pada itu, kita ambil contoh kecil pada Pemilihan Walikota Pangkalpinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ternyata telah banyak terpampang baleho-baleho Bakal Calon (Balon) Walikota yang akan bertarung pada 27 November 2024 kelak”, ungkap Datuk Agus Adaw.
Kendati demikian, ada yang membuat hati Penulis sedikit menggelitik, karena Menurut Datuk Agus Adaw, saat diwawancara Media Cakrawala Nationalnews secara ekslusif, dari beberapa nama Bakal Calon (Balon) Walikota Pangkalpinang yang terlihat jelas dan terpasang Baleho itu diantaranya adalah Maulan Aklil (Molen), M. Sopian, Saparudin (Udin) dan Ricky Kurniawan. Saat ditanya mengenai masa kepemimpinan Molen dan Sopian, apakah ada kemajuan perubahan? Menurut Datuk belum ada secara signifikan. Bahkan Ia katakan Molen dan Sopian sama-sama ‘jelek’ dalam memimpin. Kendati Sopian katanya yang lebih jelek.
“Molen jiat (jelek-red), tapi Sopian Jiat setakok (lebih jelek-red), jadi mereka berdua ini same-same jiat”, pungkas Datuk sembari sumringah tertawa kecil.
Ironisnya, Dari ke empat nama Balon tersebut kata Datuk Agus, ternyata yang diuntungkan namanya adalah Udin dan Ricky karena mereka berdua belum pernah menjadi Walikota khususnya Pangkalpinang.
Namun demikian, kata Datuk Agus, ke-dua Balon ini adalah putra daerah terbaik yang merasa terpanggil untuk membangun Pangkalpinang secara utuh dan menyeluruh, baik dari segi tata Kotanya, ekonomi kreatif, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Karena menurut pandangan mereka, khususnya berdua (Udin dan Ricky-red), papar Datuk Pangkalpinang belum ada perubahan secara signifikan.
Saat ditanya, dari sisi ketidakpuasannya masyarakat pada era kepemimpinan incumbent khususnya di Kota Pangkalpinang, Datuk mengatakan ada 3 sisi sudut pandang yang harus dikelola oleh pemimpin Pangkalpinang ke depan.
Diantara ketiga sisi itu antara lain, pertama dari sisi pariwisata, terutama Pantai Pasir Padi yang terkesan tak terurus dan semerawut sehingga menyebabkan para pendatang (touris) enggan ke sana, kalaupun ada tidak untuk berlama-lama. Kedua, kata Tokoh Presidium Babel ini adalah Taman Mandara yang berdekatan dengan Kolong Retensi Kacangpedang seperti tempat sarang ‘hantu’ dan terkesan sia-sia. Mengapa, karena tidak adanya pemeliharaan dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang untuk melakukan terobosan dalam melakukan rehabilitasi penataan ulang sehingga taman tersebut menjadikan tempat pusat rekreasi masyarakat Kota. Ketiga, Rumah Adat Hutan Kayu salah satu aset Kota Pangkalpinang yang terletak di Kelurahan Ujung Tuatunu.
Pasalnya beberapa aset tersebut katanya tak pernah tersentuh dan dimanfaatkan oleh program Pemerintah Kota. Akibatnya, seperti Rumah Adat Hutan Kayu di Tuatunu menjadi pajangan saja dan terkesan mubazir.
Sejatinya kata Datuk, Rumah Adat merupakan simbol Kota Pangkalpinang yang notabene masyarakatnya ber-adat Melayu. Sehingga apabila ada acara-acara seni budaya ataupun acara yang menyangkut hari besar, alangkah baiknya kalau diselenggarakan di Rumah Adat itu sendiri.
“Jangan menyelenggarakan acara-acara Kota di Alun-alun Taman Merdeka (ATM) terus-menerus, tidak jelas itu peruntukannya Alun-alun itu untuk apa, tandasnya.
Oleh karenanya, Ia menghimbau kepada Walikota terpilih nanti haruslah memiliki strategi yang matang dan cakap membangun Kota secara utuh serta memanfaatkan aset Kota untuk kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan sosok pemimpin inilah yang selalu menjadi idaman dan selalu diucapkan orang sepanjang masa.
Penulis : Hairul Anwar Al-Ja’fary
